Nasional

Tim gabungan segel enam tempat karaoke tak berizin di Pamekasan

Tim gabungan segel enam tempat karaoke tak berizin di Pamekasan

Madura Raya (ANTARA) - Tim gabungan dari unsur kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menyegel enam tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin operasional.

"Selain karena diketahui tidak mengantongi izin operasional, penyegelan itu dilakukan karena diduga menjadi tempat maksiat," kata Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama dalam keterangan pers di Pamekasan, Selasa.

Evan mengatakan, enam tempat hiburan yang disegel tersebut merupakan tempat karaoke dengan bilik tertutup dan menyediakan pemandu lagu atau lady companion (LC).

Menurut dia, seluruh jenis hiburan yang berpotensi melanggar ketentuan syariat Islam dilarang di Pamekasan. Kabupaten tersebut menerapkan nilai-nilai Islam melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam).

Meski demikian, usaha karaoke tetap diperbolehkan di Pamekasan dengan ketentuan berkonsep terbuka dan diperuntukkan sebagai tempat hiburan keluarga.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi, Usaha Karaoke.

"Penyediaan bilik tertutup dan pemandu lagu atau LC jelas menyalahi ketentuan yang berlaku," ujar Evan.

Operasi gabungan tersebut berlangsung pada Minggu (16/11) malam, mulai pukul 20.00 hingga 22.00 WIB, dengan melibatkan unsur kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kabupaten Pamekasan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pamekasan Munapik mengatakan, operasi tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten.

"Operasi ini juga merupakan kegiatan lanjutan dari operasi yang kami gelar sebelumnya," katanya.

Dalam operasi lanjutan tersebut, petugas memasang spanduk pemberitahuan penyegelan di lokasi tempat hiburan.

Petugas juga mencantumkan peringatan mengenai konsekuensi hukum bagi pihak yang merusak segel, sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.