Jakarta, CNBC Indonesia - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima perwakilan anggota DPR lintas fraksi pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan digelar di ruang rapat Komisi VIII DPR, Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026) siang.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasional Demokrat Saan Mustopa. Turut hadir Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Ahmad Syamsurijal. Menurut Saan, berdasarkan Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, DPR mempunyai Hak Angket, Hak Interpelasi, dan HMP.
"Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD)," katanya saat membuka pertemuan.
Salah satu poin dalam pasal itu, menurut Saan, HMP bisa dilakukan untuk merespons dugaan presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden.
Setelah itu, perwakilan masing-masing fraksi menyampaikan usulannya. Berikut perincian jumlah anggota pengusul HMP dari setiap fraksi:
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 14 Anggota
Fraksi Partai Golongan Karya: 13 anggota
Fraksi Partai Nasional Demokrat: 69 anggota
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 18 anggota
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 28 anggota
Fraksi Partai Amanat Nasional: 1 anggota
Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 11 anggota
"Berdasarkan penyampaikan dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang.dari delapan fraksi yang ada," kata Saan.
Sebagai catatan, HMP adalah hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat resmi terhadap persoalan kenegaraan tertentu. Dasar hukumnya adalah Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah diubah.
Menurut Pasal 79 ayat (4) UU MD3, terdapat tiga kondisi yang dapat menjadi dasar penggunaan HMP:
a. Kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, baik di dalam negeri maupun internasional.
b. Tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket, apabila DPR sebelumnya sudah menggunakan kedua hak tersebut.
c. Dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
"Terhadap usulan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," ungkap Saan.
[Gambas:Video CNBC]