Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi III DPR telah menyetujui laporan panitia kerja atau panja RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disepakati di tingkat I dan dibawa ke pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR mendatang.
Persetujuan terhadap hasil pembahasan panja ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di ruang rapat Komisi III DPR, Rabu (18/11/2026).
"Kami minta pendapat dari pihak anggota dan pemerintah apakah laporan dari panja dapat disetujui?" tanya Dasco dan dijawab setuju oleh para anggota DPR dan perwakilan pemerintah.
Dalam laporannya, Ketua Panja RUU Perampasan Aset yang juga merupakan Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman mengatakan, ada 10 poin penting pengaturan yang termuat dalam RUU Perampasan Aset.
Poin-poin penting ini kata dia hasil pembahasan panja terhadap naskah RUU melalui pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang jumlahnya 397. Terdiri dari DIM tetap 160, DIM redaksional 135, DIM substansi 40, DIM dihapus 44, dan DIM substansi baru 18.
"Di sela-sela pembahasan, panja terus menggali berbagai saran, aspriasi, dan masukan masyarakat, para ahli, semata dilakuan untuk memberi pencarahan dan pengayaan dalam pembahasan mewujudkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," tegas Habiburrokhman.
Adapun poin-poin penting yang menjadi pokok pembahasan panja dan telah disepakati para anggota Komisi III DPR sebagai berikut:
1. Judul, prinsip, dan azas hukum
Dalam pembahasan ini yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektitivitas, proporsionalitas, akuntabiltias, dan perlindungan HAM.
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pindana korupsi dan lainnya
Termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi, serta berdampak kepada masyarakat banyak seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong, yang menurut Habiburrokhman jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.
3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada tindak pidana korupsi dan lainnya
Dalam pengaturannya ini termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Pengaturan prosedur, pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana
Pengaturan prosedur ini dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Jaminan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.
6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana
Dilakukan oleh badan yang kompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian, serta pelepasannya.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan
Terkait ini, pengaturan dilakukan agar perampasan aset tidak semata-mata digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabiltias.
"Demikian laporan panja Komisi III DPR tentang RUU perampasan aset terkait tindak pidana korupsi agar menjadi pertimbangan komisi III DPR untuk dilanjutkan pembahasan tingkat selanjutnya bersama pemerintah," ucap Habiburrokhman.
[Gambas:Video CNBC]