Ekonomi

Tokopedia-Tiktok Shop Buka Suara soal Dugaan Pemblokiran dan Tahan Saldo

Tokopedia-Tiktok Shop Buka Suara soal Dugaan Pemblokiran dan Tahan Saldo
Jakarta, CNN Indonesia

Pihak  dan  Shop buka suara mengenai laporan dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah () mengenai dugaan pemblokiran akun sepihak dan penahanan saldo beberapa waktu lalu.

Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia dan TikTok Shop Hilmi Adrianto menjelaskan persoalan ini bermula dari pengaduan Peradi DPC Bekasi Raya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VII DPR RI pada 3 Juli 2026.

Saat itu, Peradi DPC Bekasi Raya mengklaim sekitar 500 mitra pelaku usaha terdampak adanya pemblokiran akun sepihak dan penahanan saldo dengan estimasi mencapai Rp3 triliun.

Komisi VII pun meminta data lebih terperinci sebagai dasar klarifikasi dan penanganan kasus. Pihak Tokopedia dan TikTok Shop juga telah mengantongi data rinci tersebut.

Namun, dalam data yang diterima hanya 217 mitra pelaku usaha saja yang melakukan aduan dengan nilai kerugian diklaim sekitar Rp24,05 miliar.

Dari data itu, Tokopedia dan TikTok Shop melakukan verifikasi terhadap setiap pengaduan berdasarkan bukti dan informasi yang ada. Pada 8 September 2026, mereka telah melaporkan perkembangan hal ini kepada Komisi VII.

Hasilnya, dari 217 mitra pelaku usaha yang dilaporkan, seluruhnya telah selesai ditangani.

Secara detail, ada 208 kasus telah melalui proses pengecekan, di mana 193 mitra pelaku usaha dari itu perlu dikenakan sanksi.

"(Sanksi) berupa penarikan kembali subsidi platform yang sebelumnya telah kami berikan," kata Hilmi dalam RDPU dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Rabu (18/11), dikutip dari detikfinance.

Sementara itu, 15 lainnya tidak mengalami pembekuan saldo dan sembilan kasus lainnya tidak memerlukan investigasi lebih lanjut.

Investigasi lebih lanjut tidak dilakukan karena terdiri dari akun yang sudah tidak aktif, adanya duplikasi data toko, serta toko yang sebenarnya saat itu berstatus normal.

Menurut Hilmi, dari total klaim kerugian sekitar Rp24,05 miliar yang disampaikan Peradi, hasil investigasi perusahaan mengidentifikasi nilai subsidi yang terindikasi disalahgunakan menjadi Rp16,7 miliar.

Hilmi menegaskan penarikan subsidi platform hanya dilakukan terhadap nilai yang terkait dengan pelanggaran.

"Sementara sisa dana yang tidak terkait dengan pelanggaran telah dilepaskan dan dapat ditarik oleh mitra pelaku usaha yang bersangkutan," ujarnya.

Penanganan persoalan ini pun masih berlanjut. Tokopedia dan TikTok Shop kemudian diundang oleh Kementerian UMKM yang menjadi mediator dalam persoalan ini.

Pertemuan tersebut mempertemukan Tokopedia dan TikTok Shop dengan enam mitra yang didampingi oleh Peradi sebagai kuasa hukum. Dari situ, hanya ada dua mitra UMKM yang masuk dalam daftar 40 penjual yang diagendakan untuk dibahas.

Tokopedia dan TikTok Shop kemudian menjelaskan hasil investigasi, kronologi transaksi, dugaan pelanggaran, dan nilai subsidi yang dianggap disalahgunakan.

Selama proses tersebut, Hilmi menyebut tidak terdapat mitra pelaku usaha dalam daftar pengajuan Peradi yang mengajukan banding melalui kanal tambahan.

Namun, berdasarkan laporan Kementerian UMKM, terdapat dua mitra pelaku usaha yang turut memanfaatkan kesempatan banding tambahan ini meski tidak tercantum dalam daftar yang diterima dari Peradi Bekasi Raya.

Untuk dua mitra pelaku di luar daftar Peradi, Hilmi mengatakan Tokopedia dan TikTok Shop memutuskan mengembalikan seluruh dana yang sempat tertahan.

Pengembalian seluruh dana tertahan dilakukan berdasarkan peninjauan bukti dan diskusi dengan Kementerian UMKM. Ia menargetkan pengembalian dana ini selesai pada pekan ini.

Saat ditanya berapa dana yang sebelumnya ditahan dan akan dikembalikan kepada kedua mitra itu, Hilmi belum dapat menyampaikan hal itu. Ia menyebut proses pengembaliannya sedang dalam tahap administrasi.

"Di luar dari proses melalui Kementerian UMKM tersebut, secara bersamaan kami juga melakukan konsultasi secara proaktif terhadap Kementerian lembaga terkait dengan persoalan penangguhan dana ini," ujar Hilmi.

Hilmi menegaskan komitmen Tokopedia dan TikTok Shop untuk menciptakan perdagangan digital yang sehat, adil, dan bermanfaat. Dalam hal ini, ia mengatakan seluruh pengaduan telah ditelaah dan tangani berdasarkan data dan bukti yang ada.

Ia menyampaikan pemotongan saldo penjual dibatasi pada nilai subsidi platform yang terindikasi disalahgunakan. Sementara sisa dana yang tidak terkait dengan pelanggaran telah dilepaskan kepada penjual. Adapun kekurangannya ditanggung perusahaan sebagai kerugian platform.

"Kami juga memahami bahwa setiap tindakan penegakan dapat memberikan dampak kepada penjualan yang bersangkutan. Oleh karena itu, kami berupaya memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan secara tepat, proporsional, dan berdasarkan hasil investigasi yang menyeluruh, serta tetap memberikan ruang bagi penjual untuk bisa melakukan banding apabila terdapat informasi atau bukti tambahan yang perlu kami pertimbangkan," ujar Hilmi.