Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidyat menyoroti nasib kelompok rentan di tengah upaya transisi energi bersih.
Pemerintah menempatkan prinsip keadilan dan inklusivitas sebagai bagian penting dari transisi karbon. Kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat dan komunitas pesisir harus memperoleh ruang partisipasi serta akses yang setara untuk memanfaatkan kebijakan iklim.
"Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif dan berkelanjutan," tegas Jumhur dalam keterangan resminya, Selasa (10/11).
Ia turut menambahkan bahwa transisi energi bersih perlu berjalan bersama penciptaan lapangan kerja yang layak dan peningkatan akses energi bagi masyarakat.
Di sisi lain, kata Jumhur, solusi berbasis alam (nature-based solution) melalui perlindungan hutan, pemulihan gambut dan mangrove serta pengelolaan lahan berkelanjutan terus dioptimalkan untuk menekan emisi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
Jumhur mengatakan transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, namun juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut meliputi membuka peluang ekonomi, memperluas akses energi, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
Menurut Jumhur, ketahanan iklim perlu diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan yang dapat diawali dari perencanaan nasional, penganggaran, pelaksanaan di daerah, hingga pemantauan dan evaluasi. Ia menyebut risiko dan kerentanan iklim harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, termasuk tata ruang, pembangunan infrastruktur, pertanian, pengelolaan air serta kesehatan masyarakat.
"Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat," ujar Jumhur.
Jumhur mengatakan, kebijakan adaptasi tidak dapat berjalan sebagai program lingkungan yang terpisah dari agenda pembangunan. Menurutnya, kebijakan nasional juga perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal.
Ia menyebut salah satu program bernama Program Kampung Iklim (ProKlim) yang disebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Pernyataan ini disampaikan Jumhur ketika menghadiri Ministrial Dialogue bertajuk "Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway" di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Turki pada Senin (9/11).
Jumhur juga menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam mempercepat aksi iklim. Ia menilai perubahan iklim merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan koordinasi terarah antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi serta masyarakat sipil.
Jumhur menyebut kolaborasi ini didorong oleh pembagian mandat yang jelas, target terukur, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi. Dalam aspek pembiayaan, ia menilai pasar karbon berintegritas tinggi, pembiayaan iklim dan inovasi teknologi sebagai instrumen penting.
Pada kerangka Pasal 6 Persetujuan Paris, kerja sama perdagangan karbon internasional harus mampu menghasilkan pengurangan emisi yang kredibel, transaparan, serta mencegah penghitungan ganda.
Lebih jauh, Jumhur menyebut pemerintah turut mendorong perluasan akses negara berkembang terhadap pembiayaan konsensional, blended finance, serta transfer teknologi.
Menurutnya, kemitraan internasional juga harus diarahkan untuk berdampak nyata di lapangan seperti infrastruktur tangguh iklim, pertanian berkelanjutan dan transisi energi dengan berpegang teguh terhadap prinsip keadilan serta tanggung jawab bersama yang dibedakan (Common but Differentiated Responsibilities and Resprective Capabilities).
Jumhur menegaskan bahwa ketahanan iklim dan pencapaian net-zero emission bukanlah dua agenda yang saling bersaing, melainkan elemen yang saling memperkuat.
"Ukuran utama ambisi iklim kita bukan hanya seberapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang dapat kita lindungi dan sebesar apa kesejahteraan bersama yang dapat kita ciptakan," tutup Jumhur.