Penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro senilai Rp3 juta per penerima mulai dilakukan di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Bantuan yang menjadi bagian dari program Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera ini diarahkan menjadi modal awal bagi pelaku usaha untuk menjalankan kembali kegiatan ekonomi yang sempat terhenti akibat bencana.
Pada tahap pertama, penyaluran Banpres di Sumatera Utara menjangkau 16.118 pelaku usaha mikro yang tersebar di 13 kabupaten/kota, dengan total bantuan mencapai Rp48,35 miliar. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Sumut yang ditunjuk Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu bank penyalur.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, mengatakan bantuan tersebut menjadi bagian dari pemulihan penghidupan masyarakat setelah bencana pada 2025 berdampak terhadap 117.169 pelaku UMKM di provinsi tersebut. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan tempat usaha, tetapi juga hilangnya peralatan, bahan baku, dan modal kerja.
"Kami memahami bantuan ini mungkin belum dapat menggantikan seluruh kerugian yang Bapak dan Ibu alami. Namun, kami berharap bantuan ini menjadi modal awal bagi pelaku UMKM untuk bangkit setelah terdampak bencana," ujar Timur dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Manfaat bantuan tersebut dirasakan oleh pelaku usaha makanan ringan dan makanan beku di Desa Paya Geli, Efendi Julianto. Usahanya berhenti setelah banjir setinggi dada orang dewasa merusak kulkas dan kompor yang digunakan untuk produksi.
"Semoga bantuan ini memberikan manfaat dan bisa membangkitkan kembali usaha saya," harapnya.
Penyaluran di Sumatera Utara juga berlangsung di Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebanyak 64 pelaku usaha mikro di Kecamatan Onan Ganjang, Pakkat, dan Tarabintang menerima bantuan masing-masing Rp3 juta.
Pemerintah daerah turut mendorong penerima menggunakan bantuan secara produktif untuk memulihkan kegiatan usaha sekaligus menggerakkan kembali ekonomi keluarga dan lingkungan sekitar.
Penyaluran tahap pertama di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, menyasar 4.685 pelaku usaha mikro yang tersebar di 10 kecamatan terdampak.
Penyaluran tahap pertama berlangsung pada 16-20 November 2026, sedangkan tahap kedua dijadwalkan pada Desember 2026.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menghidupkan kembali usaha yang sempat terhenti dan mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
Penyaluran serupa mulai berlangsung di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar. Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menyerahkan bantuan secara simbolis kepada tiga perwakilan penerima di Painan, Senin (16/11), sebagai awal penyaluran Program Rehabilitasi Usaha Mikro Tahap I di daerah tersebut.
"Saya berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membantu menghidupkan kembali usaha, memperkuat perekonomian keluarga, serta membuka semangat baru bagi para pelaku UMKM untuk bangkit dan berkembang," kata Hendrajoni.
Secara nasional, pemerintah menyiapkan anggaran Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro lebih dari Rp1,2 triliun secara bertahap pada 2026 dan 2027.
Dengan anggaran sekitar Rp600 miliar setiap tahun, program tersebut ditargetkan menjangkau lebih dari 400 ribu pelaku usaha mikro terdampak bencana di Sumatera.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, calon penerima terlebih dahulu harus diusulkan dan mendapat persetujuan kepala daerah. Selanjutnya, data penerima diverifikasi melalui sistem SAPA UMKM yang terintegrasi dengan basis data Dukcapil, Sistem Informasi Kredit Program, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Online Single Submission (OSS), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Penyaluran bantuan disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima. Program ini diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bantuan diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum terjangkau pembiayaan perbankan.
"Prinsip dasarnya, kami tidak akan menerima data di luar usulan kepala daerah. Bagi UMKM yang sedang mengakses KUR, secara sistem akan terpisah karena mereka sudah ditangani melalui program restrukturisasi bunga nol persen dan lainnya. Bantuan presiden ini kita peruntukkan bagi usaha mikro yang betul-betul belum terjangkau perbankan," pungkasnya