Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi () menetapkan () Tahun 2027 sebesar Rp 3 juta. naik 29,44% dari UMP 2026 bseesar Rp 2,31 juta.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyani mengumumkan itu di kawasan pabrik tekstil Kwangduk Worlwide, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Adapun UMP 2027 Jawa Barat ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang UMP Jawa Barat tahun 2027.
"UMP 2027 Provinsi Jawa Barat itu ditetapkan sebesar Rp 3.000.000. Berarti mengalami kenaikan Rp 682.399 atau naik 29,44%," ujar Dedi didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, dikutip dari Antara, (21/11/2026).
Dedi menegaskan, angka itu merupakan batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat dan bukan menjadi acuan upah minimum di kabupaten dan kota yang memiliki besaran upah di atas itu seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung.
"Sekali lagi, batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat. Upah ini tidak akan ada arti bagi kawasan-kawasan tersebut, karena mereka upahnya sudah di atas Rp 3.000.000," ujar Dedi.
Ambil Jalan Tengah
Dedi menuturkan, upah itu sangat berarti dan dapat menjadi kebahagiaan bagi para pegawai, tapi juga dapat menjadi sesuatu yang sangat berat bagi pengusaha di beberapa wilayah seperti Pangandaran, Banjar, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Kabupaten Tasik, dan Kota Tasik.
"Artinya dua hal ini akan terjadi, tetapi kita mengambil jalan tengah dengan sebuah harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang, dan terutama industri-industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha," ujar dia.
Selanjutnya, pihaknya akan membahas upah minimum provinsi sektoral, dan upah minimum kabupaten/kota sektoral.
"Tentunya pasti angka di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, mungkin Subang sekarang juga sudah naik, mungkin mereka makin naik lagi, tidak terkejar ya. Kita tunggu saja hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota," ujar dia.