Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur () menetapkan Upah Minimum Provinsisebesar Rp2.602.441. Besaran itu naik 5,97 persen dibandingkan UMP 2026, Rp2.455.498.
"Penetapan UMP ini telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah," ujar Gubernur NTT Melki Laka Lena di Kupang, seperti dikutip Antara, Jumat (20/11).
Melki menjelaskan pembahasan penetapan upah minimum mengacu pada formula penghitungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Kenaikan sebesar Rp146.543 tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor KEP/HK/2026 tertanggal 20 November 2026.
Keputusan tersebut menjadi dasar bagi seluruh pemberi kerja, baik pemerintah maupun swasta di wilayah NTT untuk melaksanakan ketentuan pembayaran upah minimum sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam ketentuan tersebut, rentang nilai alfa yang digunakan berada pada kisaran 0,50 hingga 1,00. Dewan Pengupahan Provinsi NTT kemudian merekomendasikan penggunaan nilai alfa 0,70 kepada gubernur.
Melki menegaskan penetapan UMP bertujuan melindungi hak pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar memperoleh upah sesuai standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain itu, perusahaan atau pelaku usaha yang telah memberikan upah di atas ketentuan UMP dilarang menurunkan besaran upah pekerjanya.
"UMP NTT 2027 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan Dewan Pengupahan akan melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut," ujar Melki.
Lebih lanjut, Melki berharap kenaikan upah minimum tersebut dapat memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja.