Liputan6.com, Jakarta - () Tahun 2027 di ditetapkan Rp 4.042.500 per bulan. tersebut naik 7,34% atau Rp 276.500 dari tahun sebelumnya Rp 3.766.000.
Penetapan UMP 2027 Papua Barat Daya tertuang dalam Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/239/11/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2027, yang ditandatangani pada Jumat, 20 November 2026.
Mengutip Antara, Minggu (22/11/2026), Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso menuturkan, selain UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk enam sektor usaha yang berlaku di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
“Kenaikan UMP sebesar Rp 276.500 tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” ujar dia.
Perhitungan kenaikan UMP menggunakan sejumlah variabel, yakni inflasi sebesar 4,61 persen, pertumbuhan ekonomi 3,41 persen, serta nilai alfa yang disepakati sebesar 0,8. Adapun enam sektor yang ditetapkan dalam UMSP 2027 meliputi pertambangan dan pengolahan minyak dan gas bumi sebesar Rp 5.956.500, pertambangan umum selain galian C sebesar Rp 4.119.000.
"Selanjutnya, sektor konstruksi khusus belanja pemerintah dan perikanan masing-masing sebesar Rp 4.062.000, sedangkan sektor kehutanan dan perkebunan masing-masing sebesar Rp 4.081.500," kata dia.
Penetapan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 jatuh pada 21 November 2026. Setelah itu, pemerintah daerah akan melanjutkan proses penetapan upah minimum sektoral provinsi hingga upah minimum kabupaten/kota.
Yassierli menjelaskan, setiap tahapan memiliki tenggat waktu berbeda. Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) diberi waktu lima hari setelah batas penetapan UMP. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki tenggat hingga 25 November 2026.
“Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten,” kata Yassierli, dikutip Jumat (2017/11/2026).
Berdasarkan jadwal tersebut, penetapan UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026. Adapun UMSP ditetapkan paling lambat 26 November 2026, sedangkan UMK memiliki tenggat hingga 25 November 2026.
Sementara itu, penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dijadwalkan paling lambat pada 30 November 2026.
Kemnaker Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para gubernur, bupati, wali kota, serta kepala dinas terkait.
Koordinasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan penetapan upah minimum tahun depan di setiap daerah.