Politik

UPN Veteran Jakarta Matangkan Proses Pemilihan Rektor

UPN Veteran Jakarta Matangkan Proses Pemilihan Rektor

JAKARTA — Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) masih menjalani proses pemilihan rektor periode 2026–2030. Sejumlah tahapan telah dilalui, termasuk penyaringan calon pada Juli 2026. Namun, hingga November 2026, proses tersebut belum sampai pada penetapan rektor definitif setelah masa jabatan rektor sebelumnya berakhir pada 26 Oktober 2026.

Guru Besar UPNVJ, Prof. Dr. Taufiqurrahman Syahuri, mengatakan terdapat sejumlah aspek dalam proses pemilihan yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait prosedur dan keabsahan rekrutmen anggota Senat Universitas. Menurut dia, evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Persoalan ini perlu diperiksa secara objektif dan menyeluruh. Jangan sampai proses pemilihan rektor yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum justru menyisakan persoalan keabsahan prosedur,” ujar Taufiqurrahman.

Salah satu aspek yang disoroti adalah keanggotaan Senat dari unsur dosen yang sedang menjalani tugas belajar. Taufiqurrahman menilai, status tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan anggota Senat.

Hal ini menjadi perhatian karena Senat memiliki kewenangan strategis dalam pemilihan rektor. Dalam mekanisme yang berlaku, suara Senat memiliki bobot 65 persen, sedangkan suara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebesar 35 persen.

Dalam pemilihan rektor periode 2026–2030, terdapat empat calon yang mengikuti tahapan penyaringan, yakni Dr. Sakroni, Prof. Dr. Anter Venus selaku petahana, Prof. Dr. Memen Kustiawan, dan Prof. Dr. Abdul Halim.

Pada 30 Juli 2026, keempat calon menyampaikan visi dan misi serta mengikuti pemungutan suara tahap penyaringan. Berdasarkan hasil yang disampaikan, Anter Venus memperoleh 30 suara dari total 34 suara. Sementara itu, Memen Kustiawan dan Abdul Halim masing-masing memperoleh dua suara. Ketiganya kemudian ditetapkan untuk mengikuti tahapan berikutnya.

Setelah masa jabatan rektor periode 2022–2026 berakhir pada 26 Oktober 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menunjuk pelaksana tugas (Plt) rektor. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari pengaturan kepemimpinan universitas selama proses pemilihan rektor definitif belum selesai.

Taufiqurrahman mengatakan, penunjukan Plt rektor perlu dilihat berdasarkan dasar hukum dan pertimbangan administratif kementerian. Dia juga berharap perkembangan proses pemilihan dapat disampaikan secara terbuka agar memberikan kepastian bagi sivitas akademika.

Sebelumnya, pada Agustus 2026, sejumlah persoalan terkait proses pemilihan rektor telah disampaikan kepada kementerian dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan pada awal September 2026. Pada 22 September 2026, kementerian menerbitkan surat yang menyatakan proses pemilihan rektor dapat dilanjutkan.

Menurut Taufiqurrahman, proses pemilihan rektor tidak hanya berkaitan dengan penentuan sosok pemimpin universitas, tetapi juga menyangkut legitimasi seluruh tahapan pengangkatannya. Karena itu, prinsip kepastian hukum, keterbukaan, integritas akademik, dan akuntabilitas kelembagaan perlu menjadi perhatian.

Dia membandingkan perkembangan pemilihan rektor UPNVJ dengan dua perguruan tinggi negeri lain dalam lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran, yakni UPN Veteran Jawa Timur dan UPN Veteran Yogyakarta, yang telah melaksanakan proses pergantian kepemimpinan untuk periode berikutnya.

“Yang terpenting adalah memastikan seluruh tahapan pemilihan rektor berjalan sesuai hukum dan sesuai prinsip good governance. Jika memang terdapat dugaan pelanggaran etik atau cacat prosedur dalam rekrutmen anggota Senat, harus diperiksa secara objektif,” ujarnya.

Dia menambahkan, apabila dugaan pelanggaran terbukti, konsekuensinya perlu ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu opsi yang disampaikan adalah melakukan rekrutmen ulang anggota Senat.

Penyelesaian seluruh tahapan pemilihan diharapkan dapat menghasilkan rektor definitif sekaligus memastikan proses pengangkatannya memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diterima sivitas akademika.