Usai Sita 100 Miliar, KPK Telusuri Setoran Berjenjang di ATR/BPN

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan () menelusuri setoran berjenjang dari kantor-kantor pertanahan (Kantah) daerah menuju kantor wilayah (Kanwil) hingga tingkat pusat, dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa dari hasil pemeriksaan sejumlah pihak di Kanwil Jawa Timur, penyidik kemudian mendalami dugaan aliran setoran ke tingkat atas yang antara lain mengalir melalui tersangka Arif Sugiyanto (ARF) selaku mantan Bupati Kebumen.

Keterangan para saksi di Jawa Timur tersebut sekaligus mengonfirmasi temuan penyidik, saat melakukan rangkaian penggeledahan sebelumnya terhadap penguasaan uang tunai dalam jumlah besar oleh Arif Sugiyanto.

"Di antaranya berkaitan dengan dugaan setoran ke atas yang dilakukan pihak kantor di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang di antaranya melalui Saudara ARF. Ini yang kemudian mengonfirmasi temuan saat rangkaian penggeledahan-penggeledahan bahwa dari pihak Saudara ARF ini ada penguasaan sejumlah uang yang nilainya cukup besar," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Dari rangkaian kegiatan penggeledahan terhadap Arif Sugiyanto tersebut, tim penyidik KPK menyita barang bukti uang tunai dalam jumlah yang sangat besar.

"Di mana dalam peristiwa penggeledahan tersebut KPK kemudian mengamankan barang bukti uang tunai senilai lebih dari Rp 100 miliar," ungkap Budi.

KPK secara maraton memanggil belasan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di wilayah Jawa Timur. Pemeriksaan terhadap para saksi di Jawa Timur ini difokuskan untuk mengonfirmasi temuan dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai hasil penggeledahan yang diduga merupakan bagian dari aliran setoran dari Kantah ke Kanwil maupun pusat.

"Ini yang kemudian terus dilakukan penelusuran. Setoran ini seperti apa polanya, peruntukannya untuk siapa, untuk apa, dan sebagainya semuanya masih dalam proses penelusuran oleh penyidik dalam materi-materi pemeriksaan saksi," jelas Budi.

Budi membeberkan bahwa nominal setoran yang ditelusuri tersebut beragam dan berkaitan erat dengan layanan pertanahan. Temuan penyidik ini sekaligus menjawab keluhan masyarakat mengenai mahalnya biaya pengurusan sertifikasi tanah di lapangan, mulai dari proses mutasi hingga penerbitan HGB.

"Jadi memang beragam ya, setoran ada yang berkaitan dengan setoran layanan pertanahan dan pelayanan pertanahan ini juga beragam ya nominasinya, termasuk ini mengonfirmasi keluhan dari masyarakat terkait tingginya biaya dalam pengurusan sertifikasi tanah, baik pengurusan mutasi, untuk sertifikasi HGB, dan sebagainya. Dan masyarakat juga artinya keluhan ini terjawab dengan adanya pengungkapan perkara oleh KPK," tuturnya.

Lembaga antirasuah berharap pengungkapan kasus korupsi ini menjadi momentum perbaikan sistem pelayanan publik di sektor pertanahan agar ke depan menjadi jauh lebih mudah diakses, transparan, murah, dan cepat bagi masyarakat. "Harapannya pascaperkara ini terungkap ini menjadi momentum untuk kemudian melakukan perbaikan konteks sertifikasi tanah di Kementerian ATRBPN ini bagian dari pelayanan publik, sehingga KPK kemudian terus mendorong bagaimana pelayanan publik di sektor pertanahan ini ke depan bisa lebih murah, bisa lebih mudah diakses, dan tentunya bisa lebih cepat ya terkait dengan sertifikasi-sertifikasi pertanahan tersebut," ungkap Budi.

Sebagai bagian dari pendalaman alur setoran tersebut, KPK memeriksa delapan Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Timur yang bertempat di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Rabu (11/11/2026).

Para saksi yang diperiksa tersebut meliputi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan (2024–sekarang) Herman Hidayat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang (April 2026–sekarang) Wawas Setiawan, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan (Mei 2026–sekarang) sekaligus mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk (2024–April 2026) Suwono Budi Hartono.

Penyidik juga memeriksa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro (April 2026–sekarang) Suamrlin, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar (April 2026–sekarang) Suharno, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun (April 2026–sekarang) Rully Handayani, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sekaligus mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun (April 2024–April 2026) Adolf Severlianus Puahadi, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (2025–sekarang) Muhammad Arifin Siregar.

Pada hari yang sama, tim penyidik juga mengagendakan pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Pihak-pihak yang dipanggil meliputi pihak swasta Rosario de Marshal alias Hercules, sopir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Perri Dwi Cahyono, asisten Kantah Bogor I Wilson Tambunan, serta bagian legal PT Summarecon Agung Tbk Tredi Wibikasa.