Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan () menduga terdapat praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta penyelenggaraan acara Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Klaten.
Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK menemukan indikasi adanya kutipan dana sekitar Rp 50 juta dari masing-masing kecamatan.
Pengusutan itu dilakukan setelah penyidik memeriksa sekitar 26 camat di Kabupaten Klaten. Pemeriksaan berlangsung secara maraton pada 18-19 November 2026.
"Benar memang penyidik maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah camat di wilayah Kabupaten Klaten, di antaranya untuk dikonfirmasi berkaitan dengan pengadaan-pengadaan barang dan jasa serta pengadaan penyelenggaraan event yang dilakukan di lingkungan Kabupaten Klaten yang melibatkan pihak-pihak di kecamatan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, dikutip Jumat (20/11/2026).
Budi mengatakan, penyidik juga mendalami peran tersangka dari pihak swasta, Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW atau AMN). Dari pendalaman tersebut, ditemukan indikasi pengumpulan dana dari setiap kecamatan untuk membiayai perayaan hari jadi Kabupaten Klaten.
"Untuk kutipan masing-masing kecamatan, di antaranya ada yang berkisar di angka Rp 50 juta. Jadi yang dilibatkan sekitar 26 kecamatan untuk event hari ulang tahun Kabupaten Klaten," ungkapnya.
Salah satu kegiatan dalam rangkaian HUT Kabupaten Klaten tersebut adalah pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui penyajian 9.222 porsi sop ayam pada 1 Agustus 2026.
“Benar, di antaranya untuk pengadaan itu (rekor MURI dengan penyajian 9.222 porsi sop ayam),” tegas Budi.
Selain menelusuri sumber pendanaan dari kecamatan, penyidik KPK turut mendalami mekanisme penunjukan langsung kepada pihak swasta yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
KPK juga menyelidiki dugaan pemberian imbal balik atau feedback dari pihak swasta kepada Bupati Klaten terkait penyelenggaraan acara tersebut.
"Proses penunjukan langsung kepada pihak swasta ini juga diduga tidak melalui proses dan mekanisme yang semestinya, termasuk dugaan feedback dari pihak swasta kepada pihak bupati dari event tersebut," ucapnya.
Penyidik, lanjut Budi, masih mendalami mekanisme penyerahan dana tersebut, termasuk kemungkinan adanya perantara dalam proses pengumpulan maupun penyalurannya.
"Teknisnya tentu akan diperdalam lagi, apakah langsung dari bupati kepada setiap camat, atau nanti ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara," sambung dia.
Bupati Klaten Jadi Tersangka
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten periode 2025–2026.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti.
"Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana tindak pidana korupsi, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan tiga (3) orang sebagai tersangka," kata Taufik dalam konferensi pers, Jumat (3/7/2026).
Selain Hamenang, KPK menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni Ahmad Luthfi H. Rahmatullah (ALU), Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, serta Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW), pihak swasta dari PT Madani Winasasis Creative.
Dalam perkara tersebut, HWI disangkakan sebagai pihak penerima dugaan suap, pemotongan upah pungut, penerimaan terkait pertambangan galian C, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi.