Politik

Utang Indonesia Naik, Rupiah Melemah, dan Pajak Kurang Rp 514 Triliun, Bagaimana Kondisi Ekonomi?

Utang Indonesia Naik, Rupiah Melemah, dan Pajak Kurang Rp 514 Triliun, Bagaimana Kondisi Ekonomi?

JAKARTA – Sejumlah data ekonomi yang beragam dan penuh dinamika menjadi sorotan dalam memandang seberapa kuat resiliensi ekonomi Indonesia. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terus naik, rupiah mengalami pelemahan hingga menembus level Rp 18.200-an per dolar AS, sedangkan dari segi fiskal, setoran pajak terpantau kurang ratusan triliun rupiah.

Tercatat, ULN Indonesia pada kuartal III 2026 menembus 458,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 8.351 triliun, menurut data Bank Indonesia (BI). Angka tersebut meningkat 3,5 miliar dolar AS dibandingkan kuartal sebelumnya, yakni 455,4 miliar dolar AS.

Sementara itu, mengutip Bloomberg, pada perdagangan Senin (16/11/2026) siang, rupiah melemah ke sekitar level Rp 18.255 per dolar AS. Mata Uang Garuda telah menembus level psikologis Rp 18.000 per dolar AS sejak pertengahan Oktober 2026 lalu.

Di sisi lain, dari segi fiskal, hingga Oktober 2026, penerimaan pajak terkumpul Rp 1.796,8 triliun atau terealisasi 76,2 persen dari target APBN 2026. Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara mengungkapkan, setoran pajak masih kurang sekitar Rp 514 triliun lagi untuk mencapai outlook akhir tahun sebesar Rp 2.310,8 triliun.

Ketiga data tersebut bisa menjadi kombinasi tekanan terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Namun, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpandangan, utang jangka panjang, pendapatan valas, dan cadangan devisa dinilai memberi penyangga.

“Kenaikan ULN memperbesar sensitivitas neraca terhadap pelemahan rupiah. Rasio ULN mencapai 30,9 persen, PDB 84,3 persen berjangka panjang. Struktur ini memberi bantalan terhadap risiko jatuh tempo mendadak,” ujar Syafruddin kepada Republika, Senin (16/11/2026).

Namun, kata dia, depresiasi meningkatkan beban rupiah atas kewajiban dolar tanpa lindung nilai. Besarnya dampak bergantung pada mata uang, jatuh tempo, dan pendapatan valas. Ia menuturkan, ULN nasional juga mencakup pemerintah, swasta, serta berbagai komponen lain. Jadi, seluruh stoknya tidak otomatis membebani APBN.

“Penguatan dolar dan kenaikan yield global menjelaskan sebagian tekanan. Kerentanan struktural muncul bila kebutuhan valas melampaui kapasitas menghasilkan devisa. Risiko sesungguhnya terletak pada ketidakcocokan neraca, bukan angka utang semata,” terangnya.

Syafruddin melanjutkan pembahasan mengenai penerimaan pajak dan kredibilitas fiskal. Menurutnya, kesenjangan penerimaan pajak menuntut diagnosis yang cermat, bukan kesimpulan tergesa-gesa.

“Angka Rp 514 triliun menunjukkan kebutuhan tambahan menuju proyeksi akhir tahun. Angka itu bukan kerugian pajak final ataupun defisit yang sudah pasti. Penerimaan bahkan tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Karena itu, klaim ekonomi melemah harus diuji bersama basis pajak,” tuturnya.

Ia mengatakan, pemerintah perlu memeriksa komposisi pajak, restitusi, kepatuhan, dan asumsi target. Jika penerimaan akhirnya meleset, pilihan fiskal menjadi semakin sempit.

“Defisit dapat meningkat apabila belanja tidak menyesuaikan. Penerbitan utang tambahan kemudian berisiko menaikkan biaya bunga dan premi risiko. Pemerintah harus melindungi belanja produktif sambil memperkuat administrasi perpajakan. Kredibilitas fiskal ditentukan oleh mutu penyesuaian, bukan sekadar target penerimaan,” jelasnya.