UU Ketenagakerjaan Baru Atur 10 Tahap Pencegahan PHK

Liputan6.com, Jakarta - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur kewajiban untuk mengupayakan pencegahan pemutusan hubungan kerja (). Perusahaan tidak bisa serta-merta menjadikan PHK sebagai langkah pertama ketika menghadapi persoalan usaha.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 228. Mengutip aturan tersebut, Senin (9/11/2026), disebut bahwa pemberi kerja, pekerja atau buruh, serikat pekerja, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah wajib melakukan segala upaya untuk mencegah terjadinya PHK.

Dalam pelaksanaannya, terdapat 10 tahapan yang perlu ditempuh. Langkah tersebut dimulai dari mengurangi lembur pada hari libur dan lembur harian, mengurangi jumlah sif, serta mengurangi jam kerja atau hari kerja.

Selanjutnya, perusahaan dapat tidak memperpanjang pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang telah berakhir, tidak mengganti pekerja yang memasuki usia pensiun, hingga menyesuaikan upah dan fasilitas bagi pekerja di tingkat manajerial.

Perusahaan juga dapat merumahkan pekerja tetap secara sementara atau bergiliran serta menawarkan program pensiun dini sukarela dan program pensiun bagi pekerja yang telah memenuhi persyaratan.

Apabila seluruh upaya tersebut sudah dilakukan tetapi PHK tidak dapat dihindari, perusahaan wajib menempuh perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Perundingan tersebut harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak dimulai. Jika tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dilanjutkan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan aturan ini, pencegahan PHK ditempatkan sebagai langkah yang harus diupayakan sebelum perusahaan mengambil keputusan mengakhiri hubungan kerja.