Kejaksaan Agung () menyambut baik pengesahan Rencana Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-Undang oleh DPR, pada Kamis (19/11).
Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kejagung Anang Supriatna mengatakan dengan adanya UU Perampasan Aset dapat memperkuat penegakkan hukum, terutama mengejar aset hasil kejahatan demi memulihkan kerugian negara atau korban.
"Kami menyambut baik dengan adanya pembentukan dan telah disahkannya UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakan hukum, terutama dalam pemulihan aset. Ini baik buat negara ataupun korban," ujarnya kepada wartawan, Minggu (22/11).
Ia menilai kehadiran UU Perampasan Aset dapat menekan potensi kerugian keuangan negara ataupun korban akibat perbuatan tindak pidana para pelaku.
Ia lantas mencontohkan penerapan UU Perampasan Aset yang bisa langsung diterapkan terhadap tersangka di Kejagung yang telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).
Beberapa diantaranya, kata dia, seperti saudagar minyak Mohammad Riza Chalid yang terjerat kasus kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina hingga Jurist Tan di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook.
"Apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana yang melarikan diri, baik di dalam negeri ataupun berada di luar negeri seperti MRC, Jurist Tan, AK, dan lain-lain," pungkas Anang.
Sebelumnya DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11).