Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menghormati upaya Wapres Gibran Rakabuming Raka menempuh PTUN perihal polemik ijazahnya. Saan tetap mempersilakan anggota DPR melanjutkan hak menyatakan pendapat (HMP) mengenai nasib Gibran.
"Ya, kita kita hormati ya, hormati hak seseorang ya untuk mencari apa keadilan ya. Misalnya Mas Gibran mau mencari berupaya dulu misalnya apa menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun juga Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya," kata Saan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (10/11/2026).
Di sisi lain, Saan juga mempersilakan para anggota DPR melanjutkan hak-haknya. Saan menilai tidak masalah keduanya berjalan bersamaan.
"Iya nggak ada masalah kan, jadi pimpinan nanti, pada prinsipnya, pimpinan pertama menunggu karena itu adalah hak konstitusional dari para anggota untuk menyampaikan mengusulkan haknya, baik lewat HMP, interpelasi, dan lain-lain ya. Itu kita tunggu. Yang kedua, kita tetap akan apa, mengikuti prosedur, aturan, dan konstitusi yang berlaku terkait dengan mekanisme itu. Jadi kita tunggu saja besok," ucap dia.
Saan memastikan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan hak menyatakan pendapat terkait polemik Gibran. Politikus Partai NasDem itu meminta semua pihak untuk menunggu langkah konkret dari para anggota DPR.
"Ya, kita lihat saja. Kalau misalnya besok atau kapan apa apa dari anggota ada yang mengusulkan dan memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan HMP, tentu nanti pimpinan akan apa ditindaklanjuti karena semua surat yang masuk pimpinan itu pasti ditindaklanjuti ya. Tapi keputusannya seperti apa nanti kita lihat," ujar dia.
Saan kembali menekankan bahwa tidak masalah upaya Gibran di PTUN berjalan beriringan dengan hak menyatakan pendapat di DPR. Saan menyebut dua-duanya punya dasar yang kuat.
"Iya, nggak ada masalah lah kalau itu ya. Menurut saya. Kan kita juga pasti juga para anggota juga dasarnya kan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung kan. Ini kan sama-sama memiliki dasar yang satu. Kan hanya ingin menguji saja soal keabsahannya. Bahwa apa tentu apa ketika seseorang dinyatakan ijazahnya atau apa tidak sesuai kan pasti ingin apa melakukan upaya apa ya, mencari atau pembelaan dan itu kan hal yang wajar saja, hal yang biasa saja," tutur dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Gibran di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Gibran berbincang mengenai polemik ijazah Gibran pasca-putusan MK dan MA.
"Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," ucap Mensesneg Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta waktu kepada Prabowo agar diberi kesempatan membuktikan dokumen terkait polemik ijazah sah.
"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Pras.