Surabaya (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan seluruh guru yang ada di kota setempat sudah tersertifikasi paling lambat pada tahun 2027.
"Apalah arti kalau kita ada kegiatan yang banyak, tapi ada guru yang belum tersertifikasi. Jadi, semua guru yang saya ingin dari PPPK Penuh Waktu, PPPK Paruh Waktu, dan guru PNS di 2027 tidak ada yang belum tersertifikasi, semuanya sudah harus tersertifikasi,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 PGRI sekaligus Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026, di Balai Kota Surabaya, Sabtu.
Ia meminta Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan legislatif mengawal penganggaran agar tidak ada lagi guru PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu yang belum mengantongi sertifikat pendidik.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya kualitas infrastruktur dan kebersihan lingkungan sekolah.
Ia memastikan Pemkot Surabaya telah menyiapkan alokasi anggaran pada 2027 untuk melakukan perbaikan fasilitas sekolah negeri, terutama renovasi toilet agar siswa merasa nyaman.
Ia mengingatkan para kepala sekolah dan guru untuk menjaga kebersihan sekolah masing-masing.
Pemkot berencana menerapkan sistem evaluasi kebersihan berupa pemberian bendera bagi sekolah bersih dan bendera hitam bagi sekolah yang kotor.
Jika ada sekolah yang ternyata kedapatan diberi bendera hitam, katanya, maka harus dilakukan pembersihan secara gotong royong.
“Kebersihan itu adalah bagian dari iman, jadi para guru, panjenengan (anda) pasti tahu nomor handphone saya. Saya minta tolong kalau ada sekolah yang kurang bersih dan sudah lapor kepada Dispendik, tapi tidak diangkut-angkut (sampahnya) tolong saya di WhatsApp saja. Kalau tidak diangkut, insya Allah Kadispendiknya yang saya angkut,” katanya.
Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati menyatakan kesiapannya untuk memetakan ulang data guru yang belum tersertifikasi.
Menurutnya, saat ini masih terdapat sekitar 800-an guru di Surabaya yang belum mengantongi sertifikat pendidik, sebagian besar terkendala syarat minimal masa kerja mengajar selama dua tahun dari pemerintah pusat.
"Nanti kami petakan lagi dari angka yang saya sebut, siapa saja yang sudah memenuhi syarat minimal masa kerja, akan kita berangkatkan. Kami optimalkan koordinasi dengan Kementerian untuk bisa seperti apa yang diperintahkan Pak Wali tadi bahwa guru di 2027 harus selesai semua sertifikasinya," katanya.