Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan anak sebagai sasaran kebencian maupun perundungan akibat persoalan atau perbedaan pandangan politik orang tuanya. Dia menyebut anak memiliki hak atas perlindungan dan tak seharusnya menanggung konsekuensi dari tindakan, keputusan, maupun posisi politik orang tuanya.
"Tidak ada dosa yang diwariskan kepada anak. Orang boleh tidak menyukai orang tuanya, berbeda pandangan politik, bahkan mengkritik dengan keras. Tetapi jangan melibatkan anak-anak mereka dalam permusuhan itu. Anak memiliki haknya sendiri dan tidak berkewajiban menanggung akibat dari tindakan orang tuanya," kata Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (21/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan Mugiyanto menyusul keprihatinannya terhadap dugaan perundungan terhadap anak seorang tokoh politik yang mencuat dalam momentum peringatan Hari Anak Sedunia pada 20 November 2026.
Menurut Mugiyanto, fenomena anak menjadi sasaran komentar negatif akibat persoalan yang melibatkan orang tua bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Sejumlah anak tokoh politik dan figur publik pernah mengalami perlakuan serupa di ruang digital.
Ia menegaskan perlindungan terhadap anak telah dijamin dalam Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mewajibkan negara melindungi anak dari diskriminasi atau penghukuman akibat status, kegiatan, maupun pandangan orang tua dan anggota keluarganya.
Jaminan tersebut juga tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Mugiyanto mengingatkan sejarah Indonesia juga mencatat praktik diskriminasi terhadap anak dan keluarga akibat tuduhan yang dialamatkan kepada orang tua mereka.
Pada masa Orde Baru, kebijakan 'bersih diri' dan 'bersih lingkungan' pernah menjadikan hubungan keluarga sebagai dasar pembatasan kesempatan memperoleh pekerjaan maupun menduduki jabatan tertentu bagi keturunan orang-orang yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI).
Menurut Mugiyanto, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar negara tidak mengulangi praktik yang membebankan kesalahan atau stigma kepada anak dan keturunan seseorang.
Prinsip perlindungan yang sama, kata dia, juga harus berlaku bagi anak-anak dari keluarga yang dituduh terlibat separatisme, terorisme, maupun ekstremisme.
Di sisi lain, Mugiyanto menegaskan kebebasan masyarakat mengkritik pejabat publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Menurutnya, masyarakat berhak mempertanyakan kebijakan, menentang keputusan, dan meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan.
Namun, kata dia, tanggung jawab politik melekat pada pihak yang mengambil keputusan dan tidak dapat dialihkan kepada anak atau anggota keluarga lainnya.
"Demokrasi harus memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritik kekuasaan. Tetapi hubungan keluarga tidak menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tindakan pejabat. Anak-anak tidak boleh kehilangan perlindungan haknya hanya karena orang tuanya menjadi sasaran kritik publik," tegasnya.
Ia menambahkan perlindungan anak tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik yang sah. Sebaliknya, kebebasan berpendapat juga tidak dapat digunakan untuk membenarkan ancaman, intimidasi, maupun perundungan terhadap anak.
Mugiyanto menilai berulangnya kasus perundungan terhadap anak figur publik menunjukkan perlunya penguatan literasi digital berbasis HAM. Masyarakat perlu memahami perbedaan antara kritik terhadap tindakan seseorang dan serangan terhadap pihak lain yang tidak terlibat dalam persoalan tersebut.
Selain edukasi, Mugiyanto menilai diperlukan mekanisme pengaduan dan penanganan perundungan yang mudah diakses anak dan keluarganya.
"Peringatan Hari Anak Sedunia hendaknya mengingatkan kita bahwa perlindungan anak berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang latar belakang keluarganya. Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan penyedia platform digital mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan beraktivitas, termasuk di ruang digital, tanpa menjadi sasaran perundungan," imbuhnya.