Politik

Wamen Veronica Tan Respons Keras Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang

Wamen Veronica Tan Respons Keras Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang
Jakarta, CNN Indonesia

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI  menegaskan tidak ada kata damai dalam kasus kekerasan seksual

Pernyataan ini ia sampaikan terkait dengan kemungkinan adanya upaya rekonsiliasi antara pelaku dan korban dalam kasus dugaan pemerkosaan oleh Bupati Kupang, Yosef Lede

"Saya katakan dengan tegas, tidak ada kata damai untuk kekerasan seksual," ujar Veronica kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/11).

Veronica mengatakan, hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus, ia menyebut Pasal 23 Undang-Undang TPKS atau Pasal 23 UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang," sebagaimana tertulis dalam pasal tersebut.

Selain itu, Veronica juga menyinggung Pasal 82 dalam KUHAP baru atau Pasal 82 UU RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam pasal tersebut, tercantum bahwa mekanisme keadilan restoratif dikecualikan untuk sejumlah tindak pidana tertentu, salah satunya tindak pidana kekerasan seksual.

"Jadi tidak ada ruang untuk mediasi, rekonsiliasi, atau damai dalam bentuk apa pun," tegas Veronica.

Wamen PPPA ini juga menekankan pemerkosaan bukanlah merupakan delik aduan. Sehingga, jika korban ditekan untuk mencabut laporannya, proses hukum seharusnya dapat terus berjalan.

Ia pun mengingatkan jika terdapat oknum yang mencoba menekan korban, yang bersangkutan juga bisa terjerat pidana.

"Pasal 19 Undang-Undang TPKS mengancam pidana penjara sampai lima tahun bagi siapa saja yang dengan sengaja merintangi proses hukum perkara kekerasan seksual, baik langsung maupun tidak langsung," ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan, RWM (21). 

Laporan tersebut teregistrasi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 November 2026.

Dalam laporan tersebut, peristiwa dilaporkan terjadi di Rumah Dinas Bupati Kupang, di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada Rabu (11/11) malam.

Korban berinisial RWM melaporkan pemerkosaan terjadi saat sedang menemui terlapor di Rumah Dinas Bupati karena dijanjikan akan diberi pekerjaan di salah satu Perusahaan Daerah Kabupaten Kupang.

Saat ini, kasus sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.

Bupati Kupang, Yosef Lede yang dikonfirmasi Sabtu (14/11) mengatakan menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di Polda NTT terkait tuduhan dugaan pemerkosaan yang dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial RWM (21) terhadapnya.

Dia berharap agar laporan tersebut secepatnya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga kasus tersebut bisa terang benderang.

"Terhadap laporan ke Polda (NTT) sebagai orang yang taat hukum kita menghormati laporan itu," ujar Yosef kepada CNNIndonesia.com, di Rumah Dinas Bupati Kupang, Sabtu (14/11) sore.

"Saya akan datang, jika dipanggil penyidik," janjinya kala itu.

Namun, dalam jadwal pemanggilan untuk diperiksa pada Rabu (18/11) kemari, Yosef Lede tak hadir. Dirinya lewat kuasa hukum meminta pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan pada Sabtu (21/11).