Antalya, Turki (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan dana senilai 100 juta dolar AS yang didapatkan Indonesia dari Norwegia dengan mekanisme Result Based Contribution (RBC) ke-5 menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dengan menjaga hutan.
“Pengumuman hari ini mengenai Kontribusi Berbasis Hasil (Result-Based Contribution/RBC) ke-5 berdiri sebagai pengakuan atas pengurangan emisi terverifikasi Indonesia dari deforestasi dan degradasi hutan, serta bentuk penghormatan kepada semua pihak yang melindungi dan mengelola hutan kita secara berkelanjutan,” kata Rohmat dalam pengumuman pendanaan dari Norwegia tersebut di Paviliun Indonesia di COP31, Antalya, Turki, Kamis.
Menurut dia, ke depan Indonesia akan menggunakan pendanaan tersebut untuk memperkuat perlindungan hutan, memulihkan ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, dan memastikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan.
“Kementerian Kehutanan tetap bertekad untuk memperkuat pemantauan hutan dan memberikan hasil yang terukur bersama-sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan para mitra,” katanya.
Kementerian Kehutanan juga akan terus melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan untuk melakukan konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan, yang sekaligus berpeluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran, termasuk melalui Masyarakat Peduli Api atau manajemen kebakaran berbasis masyarakat, menggambarkan bagaimana pengetahuan lokal dan tanggung jawab kolektif dapat mendukung tujuan hutan dan iklim kita,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pencapaian kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) untuk menurunkan emisi karbon memerlukan tindakan terkoordinasi di semua sektor, termasuk sektor kehutanan.
Ia pun mengatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk memastikan bahwa keberhasilan menjaga hutan, terus dilaporkan dan dihitung sebagai NDC Indonesia dalam menurunkan emisi karbon.
“Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen untuk memperkuat tata kelola ini. Kesuksesan harus diukur tidak hanya dengan pengurangan emisi atau pembayaran (kredit) karbon, tetapi oleh integritas lingkungan, perlindungan ekosistem, dan manfaat yang diterima masyarakat,” katanya.