Politik

Wamenkop dorong KDKMP di Kepri garap potensi laut sebagai bisnis utama

Wamenkop dorong KDKMP di Kepri garap potensi laut sebagai bisnis utama
Desain KDKMP secara nasional ada enam gerai, namun terdapat satu gerai khusus potensi desa/kelurahan

Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI Farida Farichah mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggarap potensi kelautan sebagai sumber utama modal bisnis di daerah tersebut.

"Desain KDKMP secara nasional ada enam gerai, namun terdapat satu gerai khusus potensi desa/kelurahan. Kalau di Kepri itu potensi utamanya laut, karena 98 persen wilayahnya adalah kelautan," kata Farida dalam kunjungan kerja di Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis.

Karena itu, Farida meminta Manajer KDKMP yang telah ditunjuk pemerintah dapat memetakan potensi bisnis di desa/kelurahan masing-masing. Terutama di sektor kelautan, seperti pengembangan produk perikanan, rumput laut hingga kerang.

Ia menyebut potensi kelautan di Kepri tak akan ada habisnya. Masyarakat tidak perlu menyebar bibit atau merawat ikan di laut. Mereka tinggal turun melaut, lalu pulang sudah bawa ikan.

Berbeda dengan Pulau Jawa yang mayoritas wilayah daratan dan identik dengan potensi pertanian. Masyarakat harus bercocok tanam, merawat hingga menyebar pupuk untuk mendapatkan hasil panen.

Melalui KDKMP, kata Farida, Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) lokal dikuasi sekaligus dikelola secara langsung oleh masyarakat.

Menurutnya saat ini banyak potensi SDA milik desa/kelurahan, tapi dikuasai pemilik modal dari luar, sehingga warga desa hanya jadi penonton.

Kehadiran KDKMP dibantu Manajer diharapkan bisa mendorong warga desa atau kelurahan melek dengan potensi sumber daya lokal, lalu dikelola secara profesional untuk memberikan nilai tambah ekonomi.

"Ketika KDKMP tahu cara mengelola SDA, lalu mengkapitalisasikannya menjadi nilai tambah ekonomi, maka warga desa tak hanya jadi pekerja, tapi juga pemilik dan penguasaan atas sumber daya lokal," ujar dia.

Farida menyatakan pemerintah telah menugaskan Manajer KDKMP selama dua tahun guna membantu operasional koperasi desa merah putih tersebut.

Manajer harus mampu mengkonsolidasi dan mengkomunikasikan ekosistem koperasi, mulai dari pengurus, pengawas hingga anggota KDKMP. Ini menjadi salah satu tugas pertama Manajer.

"Kalau Manajer tak kooperatif, berarti belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik," ucapnya.

Farida melanjutkan ke depan koperasi desa/kelurahan merah putih harus menguasai rantai perdagangan.

Ia mencontohkan jika selama ini produk ikan nelayan hanya sebatas dijual ke tengkulak, maka ke depan bisa dikelola secara profesional dan memberikan nilai lebih melalui fasilitasi KDKMP. Nelayan harus menjadi bagian penting dari industri perikanan.

Dia turut berpesan Manajer hingga Pengurus KDKMP harus menguasai bagaimana modal binis dan tata cara pengelolaan dan aturan keuangan koperasi.

Ia menambahkan Presiden Prabowo punya cita-cita menjalankan tata kelola bangsa sesuai amanat konstitusi, yaitu koperasi harus sama kuat dengan BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

"Kenapa harus koperasi, karena ada pemilik kolektif dan kolegial. KDKMP dihadirkan bukan untuk jadi milik pemerintah, melainkan milik masyarakat desa dan kelurahan," demikian Farida.