Politik

Wamenkum Beber 7 Poin Aturan di RUU Perampasan Aset

Wamenkum Beber 7 Poin Aturan di RUU Perampasan Aset
Jakarta, CNN Indonesia

Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkap tujuh poin aturan dalam  terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan segera disahkan menjadi undang-undang.

Eddy menerangkan, RUU Perampasan Aset pada prinsipnya mengatur skema perampasan aset melalui tindak pidana. Namun, RUU tetap mengatur skema perampasan aset tanpa pidana.

Menurut dia, RUU yang telah disahkan di tingkat satu itu, mengatur jenis-jenis tindak pidana yang bisa dilakukan perampasan aset. Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika, terorisme, perdagangan orang, perdagangan senjata, hingga kejahatan siber.

"Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil," kata Eddy dalam paparannya mewakili pandangan pemerintah di rapat, Rabu (18/11).

Sementara, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman memastikan peluang UU Perampasan Aset menjadi alat kekuasaan hingga pemerasan aparat penegak hukum telah tertutup.

Habib menyebut UU Perampasan Aset akan menjadi kabar baik bagi para korban investasi dan perdagangan saham bodong. Sebab, menurut dia, para korban akan langsung bisa menerima ganti rugi dari penyitaan aset para pelaku.

"Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut," ujarnya.

Berikut 7 poin pengaturan perampasan aset di RUU Perampasan Aset:

1. Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset yang meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan-bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas;

2. Jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas;

3. Hukum acara perampasan aset baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture);

4. Pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden;

5. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel;

6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;

7. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.