Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin agar mereka tidak mewarisi keterbatasan ekonomi orang tuanya.
"Sekolah Rakyat didirikan untuk menjemput anak-anak dari keluarga miskin agar mereka tidak mewarisi kemiskinan yang dialami orang tuanya. Sejak SD, mereka dijemput oleh negara, didampingi oleh negara, dan diantarkan oleh negara untuk mewujudkan cita-cita," kata Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Hal itu ia sampaikan saat menutup Kongres VII Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) di The Acacia Hotel, Jakarta.
Menurut Agus Jabo, Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama dalam aspek sosial ekonomi.
"Kita masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup berat, terutama dalam aspek sosial ekonomi," ujarnya.
Agus Jabo pun mengungkapkan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menangani persoalan kemiskinan, salah satunya dengan menggunakan data tunggal yang terbuka dan transparan. Data tersebut menjadi landasan penting agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
"Presiden ingin seluruh data kemiskinan dibuka secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dengan begitu, pemerintah dapat merumuskan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran," sambungnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, masih terdapat 22,9 juta penduduk miskin di Indonesia dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah atau sama dengan Rp600 ribu.
Persoalan kemiskinan juga berdampak langsung terhadap kesempatan anak-anak untuk memperoleh pendidikan. Tercatat sekitar 4,1 juta anak Indonesia tidak bersekolah atau putus sekolah karena faktor ekonomi. Selain itu, sekitar 74 persen masyarakat miskin memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah.
Keterbatasan ekonomi menjadi salah satu hambatan utama bagi keluarga miskin untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sebanyak 76 persen orang tua menyatakan tidak mampu menyekolahkan anak karena faktor ekonomi. Sementara itu, lebih dari 64 persen anak yang berasal dari keluarga miskin memiliki kecenderungan mengalami kondisi kemiskinan yang sama.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga persoalan struktural yang dapat diwariskan antargenerasi. Ketika orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak, kesempatan anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari kemiskinan menjadi semakin terbatas.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan sistem pendidikan berasrama, anak-anak memperoleh kesempatan belajar, pendampingan, serta pengembangan potensi diri agar dapat meraih masa depan yang lebih baik dan memperbaiki kehidupan keluarganya.