Politik

Wapres Pengganti Gibran Ditetapkan 2 Desember, Ini Proses Tahapannya

Wapres Pengganti Gibran Ditetapkan 2 Desember, Ini Proses Tahapannya
Jakarta, CNN Indonesia

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Rapat Paripurna  untuk pemilihan dan penetapan  baru akan diselenggarakan pada Rabu (2/12) mendatang.

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026," ujar Muzani usai rapat gabungan MPR, Jumat (13/11).

Rapat paripurna ini diadakan usai Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi Wapres RI pada Kamis (12/11) lalu.

Dengan adanya pengunduran diri tersebut, MPR berkewajiban untuk menggelar sidang paripurna dalam waktu maksimal 60 hari untuk memilih wakil presiden baru. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD / UU MD3.

Secara lebih lanjut, penetapan wapres pengganti telah memiliki mekanismenya tersendiri.

Berikut adalah tahapan lengkap hingga adanya penetapan Wapres:


Tahap pertama, Rapat Gabungan MPR RI

Rapat Gabungan MPR RI telah diadakan secara tertutup pada Jumat (13/11) sore lalu. Rapat yang diadakan selama sekitar satu jam ini menghasilkan sejumlah poin pembahasan.

Poin pertama adalah penetapan tanggal rapat paripurna pada Rabu (2/12) mendatang. Rapat ini diselenggarakan untuk memilih satu dari dua calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Kemudian, rapat gabungan ini juga membahas pengiriman surat kepada Prabowo agar mengusulkan dua nama calon wakil presiden.

Poin pembahasan ketiga adalah pembentukan tim verifikasi yang terdiri dari 36 anggota yang diketuai oleh salah satu pimpinan MPR. Tim verifikasi ini bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh persyaratan cawapres.

Terakhir, rapat gabungan tersebut juga menghasilkan pembentukan tim ad hoc yang jumlahnya sama seperti tim verifikasi, yakni sebanyak 36 anggota dan tiga ketua. Tim ini bertugas dalam mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden yang telah dipilih oleh MPR dalam rapat paripurna.

Tahap kedua, surat permintaan MPR RI dan pemberian usulan Prabowo

MPR RI telah mengirim surat ke Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengirimkan dua nama calon wapres pada Jumat (13/11).

"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi," ucap Ahmad Muzani, Jumat (13/11), dilansir dari Antara.

Surat pemberitahuan ini juga berisikan hasil keputusan Rapat Gabungan dan dilengkapi dengan jadwal Sidang Paripurna serta persyaratan calon Wakil Presiden.

Setelah surat tersebut dikirim, Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk menyetorkan kedua nama tersebut beserta dengan kelengkapan persyaratannya kepada MPR. Hal ini didasari dari Pasal 136 Tata Tertib MPR.

Tahap ketiga, proses verifikasi cawapres

Setelah adanya dua cawapres usulan Prabowo, kelengkapan syarat dari kedua orang tersebut harus melalui proses verifikasi oleh tim verifikasi terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 137-139 Tata Tertib MPR, tahapan ini perlu dilakukan paling lama tujuh hari sejak penyerahan kelengkapan persyaratan calon. Hasil verifikasi nantinya akan dilaporkan dalam sebuah rapat gabungan.

Namun, apabila terdapat kekurangan dalam persyaratan tersebut, Pimpinan MPR dapat meminta Presiden untuk melengkapinya sesuai batas waktu yang ditentukan.

Jika seluruhnya sudah sesuai, maka Pimpinan MPR dapat menetapkan kedua calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan.

Tahap keempat, sidang paripurna pemilihan wapres

Sidang paripurna ini dilangsungkan paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan.

Namun, berdasarkan hasil Rapat Gabungan MPR RI pada Jumat (13/11), sidang ini telah dijadwalkan untuk berlangsung pada Rabu (2/11).

Dalam sidang ini, kedua calon yang sebelumnya telah diusulkan dan telah melalui proses verifikasi persyaratan akan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.

Nantinya, anggota MPR harus memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden. Calon dengan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.

Namun, sekiranya perolehan suara sama, pemilihan dapat diulang sebanyak satu kali. Jika hasilnya tetap sama, maka Presiden harus memilih salah satu dari kedua calon.

Wakil Presiden yang terpilih kemudian akan ditetapkan melalui Ketetapan MPR. Pelantikan Wakil Presiden pun akan dilangsungkan dalam Sidang Paripurna MPR.