JAKARTA — Pemerintah memastikan tidak akan membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Polri, khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, hingga saat ini pemerintah tidak memiliki rencana membentuk satuan tugas maupun tim khusus untuk mengusut perkara tersebut. “Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun,” kata Yusril dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Yusril, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk mengembangkan perkara apabila ditemukan fakta dan bukti baru. “Kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya.
Yusril mengatakan, Presiden Prabowo juga telah memberikan arahan agar penegakan hukum dalam kasus tersebut dilakukan secara objektif, sesuai norma hukum yang berlaku, dan tanpa pandang bulu.
Penyidikan, kata dia, masih berjalan. Aparat terus memeriksa saksi, mengumpulkan alat bukti, serta meminta keterangan ahli untuk mendalami perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Yusril mengatakan, penyidikan tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan. Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain, termasuk dugaan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Menurut Yusril, dugaan intersepsi terhadap presiden perlu mendapat perhatian serius. Presiden sebagai kepala negara memiliki kedudukan khusus sehingga penyidik perlu mendalami kemungkinan keterkaitan dugaan penyadapan dengan tindak pidana lainnya.
“Intersepsi terhadap presiden bukan penyadapan biasa karena kepala negara merupakan primus inter pares atau yang utama di antara yang setara,” kata Yusril.
Ia mengatakan, terdapat alasan bagi penyidik untuk mendalami keterkaitan antara dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi dengan pasal-pasal lain, termasuk dugaan makar. “Sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan,” ujarnya.
Meski demikian, Yusril menyerahkan penjelasan teknis mengenai perkembangan penyidikan kepada Bareskrim Polri. Termasuk soal perlu atau tidaknya membuka substansi hasil dugaan penyadapan kepada publik.