JAKARTA -- Federasi Futsal Indonesia (FFI) menghadapi dorongan evaluasi organisasi setelah sepuluh klub peserta Pro Futsal League (PFL) menyuarakan dukungan terhadap penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB). Aspirasi tersebut mencuat di tengah prestasi positif tim nasional futsal Indonesia sekaligus sejumlah persoalan yang menjadi perhatian klub dan pemangku kepentingan federasi.
Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Michael Victor Sianipar untuk periode 2024–2028, tim nasional mencatat sejumlah pencapaian penting. Indonesia menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024, meraih medali emas SEA Games 2025, mencapai final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya pada 2026, serta menjadi runner-up ASEAN Futsal Championship 2026.
Namun, perkembangan positif tim nasional tersebut berjalan beriringan dengan munculnya aspirasi evaluasi terhadap pengelolaan organisasi.
Pada 9 November 2026, sepuluh klub peserta PFL menyatakan dukungan terhadap KLB FFI. Sejumlah hal menjadi perhatian mereka, antara lain tata kelola organisasi, transparansi keuangan, komunikasi dengan klub, penyusunan jadwal kompetisi, subsidi peserta liga, serta profesionalisme pengelolaan kompetisi.
Desakan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan dari sebagian anggota untuk mengevaluasi arah organisasi dan kepengurusan FFI. Wacana perubahan kepemimpinan, termasuk posisi ketua umum yang saat ini dijabat Michael, turut mengemuka sebagai bagian dari aspirasi tersebut.
Persoalan keuangan menjadi salah satu isu yang disoroti. Menurut sumber internal FFI, federasi menerima sekitar Rp 20 miliar dari APBN pada 2026 untuk program futsal. Secara terpisah, pemerintah juga disebut menyediakan Rp 10 miliar untuk operasional penyelenggaraan Piala Asia Futsal 2026 dan Rp 10 miliar untuk dukungan organisasi FFI.
Sumber tersebut menyebut masih terdapat tagihan kepada pengelola Gelora Bung Karno (GBK) terkait penyelenggaraan turnamen. "Meski dana operasional telah diberikan, FFI masih memiliki tagihan sekitar Rp 4,5 miliar kepada GBK terkait penyelenggaraan turnamen. GBK telah berulang kali mengingatkan federasi mengenai kewajiban itu," ujar sumber tersebut.
Menurut sumber yang sama, terdapat perbedaan pandangan mengenai pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban tersebut. FFI disebut berpandangan bahwa pemerintah perlu melakukan pembayaran, sementara pemerintah menunggu komitmen para pemangku kepentingan FFI yang dikoordinasikan oleh ketua umum.
Sumber itu juga menyoroti sejumlah keputusan terkait program perjalanan dan pemusatan latihan di luar negeri yang dinilai perlu dievaluasi dari sisi perencanaan anggaran. Pada saat bersamaan, muncul keluhan klub mengenai subsidi peserta PFL yang disebut belum tersalurkan.