JAKARTA — Sebanyak 150 Guru Besar meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap terkait polemik hukum terkait nasib jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para guru besar dari seluruh Indonesia tersebut, pun mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan pendapat terkait putusan cacat syarat formal pendidikan Wapres Gibran.
Para Guru Besar menyampaikan hal tersebut sebagai Surat Terbuka kepada Presiden Prabowo. “Kami menyoroti fakta hukum publik yang bersifat final dan mengikat (inkracht van gewijsde) yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026,” kata Profesor Fathul Wahid kepada Republika, Selasa (10/11/2026) malam.
Menurut para guru besar itu, putusan MA tersebut tegas menyatakan keabsahan surat penyeteraan pendidikan Wapres Gibran. “Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka (Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019) tidak sah dan batal demi huku, serta memerintahkan dokumen tersebut untuk ditarik dan dimusnahkan,” demikian dalam Surat Terbuka Guru Besar itu.
Para Guru Besar tersebut mengatakan, secara materil hukum tata negara dan hukum administrasi negara, statas batal demi hukum artinya dokumen tersebut dianggap tak pernah ada sejak awal. “Konsekuensi yuridisnya bersifat absolut. Dikarenakan syarat formil kepesertaan pemilu telah gugur. Maka keabsahan kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI secara hukum ikut gugur,” begitu menurut para Guru Besar.
Para Guru Besar itu menyatakan tak bisa menoleransi seorang pejabat tinggi negara, sekaligus sebagai pemegang jabatan tertinggi kedua dalam struktur negara menggunakan dokumen yang ilegal. “Karena hal itu merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip rule of law. Kondsisi cacat yuridis ini akan medeligitimasi pemerintah, dan berpotensi membangkitkan pembangkangan sipil, dan merusak reputasi Indonesia di seluruh dunia,” menurut para Guru Besar itu.
Dalam Surat Terbuka itu, menyampaikan tiga desakan kepada Presiden dan DPR untuk menyikapi situasi tersebut. Pertama, para Guru Besar tersebut mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap atas nasib hukum yang menjerat Wapres Gibran itu.
“Kami mendesak dan mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan ketatanegaraan yang berani dan tegas. Persolan hukum formil Wakil Presiden harus dipisahkan dari tubuh eksekutif agar tidak melumpuhkan fokus kabinet dan tidak menguras energi bangsa dalam polemik etika hukum yang tidak berujung,” demikian menurut para Guru Besar.
Kedua mendesak DPR menggunakan hak dan fungsi legislatifnya terkait nasib Wapres Gibran. “Kami mendesak dan mendukung DPR RI untuk segera menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD NRI 1945. Parlemen wajib memastikan fakta hukum putusan MA ini untuk memulihkan kepastian hukum dan kepercayaan rakyat kepada Indonesia sebagai negara hukum,” begitu desakan Guru Besar.
Ketiga, para Guru Besar juga meminta Prabowo Subianto yang juga selaku Ketua Umum Partai Gerindra, pemimpin Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus melakukan langkah-langkah politik untuk mendorong penegakan konstitusional di DPR. “Mengingat posisi Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan Pemimpin Koalisi Indonesia (KIM) Plus, kami menuntut Komitmen Kebangsaan Presiden untuk menggunakan dan menggerakkkan kekuatan koalisi maoritas di DPR RI demi menegakkan hukum konstitusi. Hukum tidak mengenal kompromi politik dalam hal keabsahan syarat jabatan publik,” begitu kata para Guru Besar itu.
Di dalam surat tersebut, beberapa nama Guru Besar yang mengisiasi Surat Terbuka itu, selain Profesor Fathul Wahid, juga di antaranya adalah Prof Din Syamsudin, Prof Ryass Rasyid, Prof Komaruddin Hidayat, Prof Connie Rakahundini, dan juga Prof Ganjar Kurnia, juga Prof La Ode Aslan.