Ada Ketimpangan Sertifikasi Halal di Luar Jawa-Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Pemanfaatan Gratis (SEHATI) masih terkonsentrasi di dan . mencatat, lima kelompok wilayah di luar kedua pulau itu baru menyerap 33,5% dari kuota yang dialokasikan.

Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman, Diah Suryaningrum, memaparkan lima kelompok wilayah tersebut mendapat alokasi 171.833 kuota. Namun, baru 57.590 kuota yang dimanfaatkan.

Sementara itu, Jawa dan Sumatera memperoleh 919.058 kuota atau sekitar 84% dari total alokasi nasional. Dari jumlah tersebut, 873.743 kuota telah terserap atau sekitar 94%.

Diah mengatakan, rendahnya penyerapan kuota di sejumlah wilayah perlu ditelusuri lebih lanjut. Ombudsman ingin memastikan apakah kondisi itu dipengaruhi sedikitnya jumlah pelaku usaha, terbatasnya kuota, atau minimnya pendamping.

"Apakah memang ada secara pelaku usahanya yang memang sedikit atau memang sedikit itu karena memang enggak ada kuota, kuotanya terbatas atau memang misalnya jumlah pendampingnya terbatas," kata Diah di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian, terutama di wilayah yang memperoleh alokasi kuota jauh lebih kecil. Maluku dan Papua, misalnya, hanya mendapat sekitar 1,5% dari total kuota SEHATI.

Selain ketimpangan alokasi, Ombudsman juga menyoroti kendala dalam pelaksanaan sertifikasi, seperti kesiapan sistem dan ketersediaan Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pelaku UMK juga masih menghadapi kesulitan memahami prosedur pengajuan dan melengkapi persyaratan sertifikasi.

Untuk mengatasi persoalan itu, Ombudsman mendorong BPJPH memperluas sosialisasi dan membuka akses sertifikasi halal bagi lebih banyak pelaku UMK. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan, antara lain melalui pameran UMKM dan kerja sama dengan badan usaha milik daerah (BUMD) maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Diah berharap pemerintah daerah turut mengoptimalkan jejaring dinas terkait agar informasi dan layanan sertifikasi halal lebih mudah dijangkau pelaku usaha.

"Jadi kami berharap BPJPH mungkin bisa memperkuat sosialisasi dan juga memperluas akses teman-teman UMKM untuk mudah mendapatkan sertifikatnya," tutur Diah.

Reporter: Uliyanti Mayhani

Sebelumnya, pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah produk dan layanan hingga 2028. Kebijakan ini diambil untuk memberikan waktu tambahan bagi pelaku usaha sekaligus memastikan kesiapan ekosistem halal nasional.

Penyesuaian tersebut disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam sosialisasi kebijakan kewajiban sertifikasi halal bersama kementerian/lembaga, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta asosiasi dunia usaha dan industri pada Jumat (16/10/2026).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah mempertimbangkan hasil evaluasi dan masukan dari pelaku usaha sebelum menyesuaikan jadwal penerapan aturan.

“Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024”, jelas Susiwijono dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).

Kewajiban sertifikasi halal mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan pelaksanaannya antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Sebelumnya, sejumlah kewajiban sertifikasi halal dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Namun, pemerintah menilai penyesuaian diperlukan karena cakupan kebijakan tersebut luas dan melibatkan jutaan pelaku usaha dari berbagai sektor.

Pemerintah menegaskan, perubahan jadwal bukan berarti mengabaikan kewajiban sertifikasi halal. Penyesuaian dilakukan agar penerapannya berjalan efektif dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan kesiapan industri.

Salah satu perubahan menyangkut pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Masa penahapan sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.

Penyesuaian juga berlaku untuk produk jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan. Kewajiban sertifikasi halal untuk kategori tersebut dimulai pada 18 Oktober 2028.

Untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri, pemberlakuannya juga dijadwalkan mulai 18 Oktober 2028. Pemerintah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Selain itu, sejumlah kategori produk yang sebelumnya memiliki masa penahapan hingga 2026 memperoleh tambahan waktu. Kategori tersebut mencakup obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta beberapa jenis barang gunaan. Batas masa penahapannya disesuaikan hingga 17 Oktober 2028.

Sementara itu, jadwal untuk kategori lainnya tetap mengikuti ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2024. Obat bebas dan obat bebas terbatas memiliki masa penahapan hingga 17 Oktober 2029, sedangkan obat keras yang dikecualikan psikotropika hingga 17 Oktober 2034.

Sejalan dengan perubahan tersebut, pemerintah akan menyesuaikan aturan pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2024. Pemerintah juga akan mencabut Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia.

Penyesuaian kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan pemenuhan kewajiban sertifikasi halal. Pemerintah juga ingin menjaga kelancaran perdagangan dan daya saing industri halal Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal. Implementasi aturan diharapkan tetap mampu memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan ekosistem pendukungnya.

Sosialisasi kebijakan tersebut diikuti perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, dan BPJPH secara langsung. Perwakilan asosiasi dunia usaha dan industri turut mengikuti kegiatan secara daring.

Hadir pula Sekretaris Utama BPJPH beserta jajaran, Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

Pemerintah berharap tambahan masa penahapan tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menyiapkan pemenuhan ketentuan sertifikasi halal sesuai kategori produk masing-masing.