Data Kemnaker: 40,12% Peserta Vokasi Langsung Bekerja

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan () mencatat capaian positif dari pelaksanaan . Hingga 30 Oktober 2026, tingkat penempatan kerja bagi para lulusan tersebut telah menyentuh angka 40,12%.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan bahwa angka serapan tersebut merupakan gambaran capaian terkini dari program pelatihan yang diselenggarakan pemerintah.

"Tingkat penempatan kerja lulusan (graduate placement rate) mencapai 40,12%, tetapi belum mencakup seluruh lulusan baru," kata Cris Kuntadi dikutip dari Antara, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan data Pelatihan Vokasi Nasional, jumlah pendaftar tercatat menembus 265.008 orang. Dari total tersebut,sebanyak 157.458 peserta telah dinyatakan lulus dan menyelesaikan pelatihan, di mana 1.257 peserta di antaranya merupakan penyandang disabilitas.

Selain program vokasi, Kemnaker juga membeberkan realisasi program Magang Nasional (MagangHub). Per 26 Oktober 2026, terdapat 87.122 peserta yang resmi ditetapkan, dengan 81.530 orang di antaranya berstatus sebagai peserta aktif. Pelaksanaan program magang skala nasional ini melibatkan kolaborasi luas dari 7.701 lembaga penyelenggara serta didampingi oleh 31.367 mentor profesional. 

Cris menilai, capaian data ini merupakan wujud nyata dari komitmen keterbukaan informasi publik (KIP). Menurutnya, di era digital modern, transparansi informasi menjadi jembatan utama penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Hak publik untuk mengetahui dan mengakses layanan pelindungan tenaga kerja harus ditunjang oleh penyediaan data yang akurat, mudah dijangkau, serta bermanfaat.

"Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting adalah akses informasi yang luas untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,” ucap Cris.

Guna memastikan kualitas pelayanan publik yang merata, Kemnaker memperluas penguatan tata kelola informasi hingga ke tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah. Langkah ini ditempuh melalui bimbingan teknis, pembinaan,visitasi lapangan, hingga evaluasi berkala secara internal.

Di samping itu, Kemnaker secara aktif merespons permohonan informasi serta aduan dari masyarakat demi menjaga transparansi dan akuntabilitas instansi.

"Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami,diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” ujar Cris.