Kesepakatan ini diperkirakan menghemat biaya perdagangan hingga 600 juta euro per tahun
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) akan menghapus bea masuk lebih dari 90 persen barang yang diperdagangkan kedua pihak.
“Kesepakatan ini diperkirakan menghemat biaya perdagangan hingga 600 juta euro per tahun,” kata Airlangga dalam wawancara dengan program berita World Roundup di saluran televisi internasional France 24, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.
Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani IEU-CEPA di Brussels, Belgia, pada Sabtu (21/11). Perjanjian tersebut ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027 setelah melalui proses ratifikasi di masing-masing pihak.
Sementara itu, Indonesia akan menghapus secara bertahap bea masuk untuk 50 persen pos tarif kendaraan asal Uni Eropa dalam lima tahun, dengan pengecualian sejumlah komoditas pertanian sensitif, seperti beras, gula, dan etanol.
Dalam hubungan perdagangan kedua pihak, Uni Eropa mengekspor mesin nonlistrik, bahan kimia, dan produk pertanian ke Indonesia. Sebaliknya, Uni Eropa mengimpor produk pertanian, peralatan mekanik dan elektrik, serta barang manufaktur, termasuk alas kaki, dari Indonesia.
Airlangga mengatakan manfaat konkret IEU-CEPA adalah terbukanya akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia di Eropa, terutama produk industri padat karya.
Selama ini, sejumlah produk Indonesia dikenai tarif bea masuk sekitar 7 hingga 12 persen saat memasuki pasar Uni Eropa. Melalui kesepakatan tersebut, tarif itu akan diturunkan menjadi nol persen.
Fasilitas tersebut membuka peluang lebih besar bagi produk tekstil, makanan, alas kaki, pakaian jadi, minyak kelapa sawit mentah (CPO), serta produk pertanian Indonesia untuk bersaing di pasar Eropa.
Terkait isu lingkungan dan keberlanjutan, khususnya kelapa sawit dan deforestasi, Airlangga mengatakan Indonesia telah menerapkan kebijakan moratorium deforestasi sejak beberapa tahun lalu.
Indonesia juga sebelumnya telah menyampaikan sejumlah catatan terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), yang penerapannya kemudian ditunda oleh Uni Eropa selama dua tahun.
Menurut Airlangga, Indonesia telah siap memasok produk yang memenuhi standar keberlanjutan sebagaimana disepakati kedua pihak.
Di sektor pertambangan, Indonesia menerapkan standar praktik pertambangan yang baik. Kepatuhan terhadap standar tersebut menjadi bagian dari proses audit pertambangan dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan.
Praktik tersebut telah berjalan selama bertahun-tahun dan diterapkan perusahaan pertambangan internasional yang beroperasi di Indonesia, termasuk Freeport-McMoRan dan Vale.
Airlangga mengatakan IEU-CEPA ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027 setelah melalui proses ratifikasi. Percepatan ratifikasi diperlukan karena fasilitas tarif preferensial Generalised Scheme of Preferences (GSP) bagi Indonesia akan berakhir pada akhir 2026.
Apabila ratifikasi tertunda, terdapat risiko jeda pemberian fasilitas tarif sebelum IEU-CEPA mulai berlaku.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Uni Eropa mengusulkan penandatanganan perjanjian pada Sabtu (21/11) agar dokumennya dapat segera diajukan ke proses internal Uni Eropa pada Senin (23/11).
Di Indonesia, pemerintah telah berkonsultasi dengan DPR dan proses ratifikasi dapat dilakukan melalui Peraturan Presiden.
Selain IEU-CEPA, Indonesia dan Uni Eropa juga menandatangani Perjanjian Perlindungan Investasi (Investment Protection Agreement/IPA). Perjanjian tersebut mencakup perlindungan hukum bagi investor, mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara, mediasi sukarela antara investor dan negara, serta kerangka kerja negosiasi pada masa mendatang.
Airlangga mengatakan kebijakan tarif Amerika Serikat turut memengaruhi dinamika perundingan perdagangan global. Namun, Indonesia tetap menjalankan perundingan secara paralel dengan berbagai mitra dagang.
Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat dan IEU-CEPA dengan Uni Eropa, Airlangga menilai Indonesia berada dalam posisi perdagangan yang positif bersama kedua mitra tersebut.
Kedua kesepakatan diharapkan semakin memperkuat hubungan ekonomi dan membuka peluang perdagangan yang lebih luas bagi Indonesia.
“Saya selalu puas dengan kesepakatan yang telah kami tandatangani karena proses ini melibatkan begitu banyak menteri dan pimpinan Uni Eropa. Menurut saya, momentum yang tepat akhirnya tercapai meskipun situasi geopolitik dan geoekonomi saat ini penuh tantangan. Kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa, sebagai dua kekuatan ekonomi besar di Eropa dan kawasan ASEAN, dapat memperkuat perekonomian serta memberikan manfaat bagi masyarakat kedua pihak,” ujar Airlangga.