Jakarta (ANTARA) - Akademisi Universitas Indonesia Profesor Amy Yayuk Sri Rahayu mengingatkan keseimbangan dan stabilitas nasional harus tetap dijaga sembari memberikan ruang bagi proses demokrasi serta penyelesaian persoalan hukum yang terjadi saat ini.
Dia menegaskan apa pun perbedaan politik yang terjadi, kepentingan rakyat harus tetap ditempatkan sebagai prioritas.
"Biarkan hukum bekerja, pemerintah dan pelayanan publik tetap fokus pada tugasnya. Karhutla diselesaikan, harga-harga dikendalikan, terutama kebutuhan pokok," ujar Prof. Amy dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Dia berharap dinamika politik nasional tidak mengganggu perhatian pemerintah terhadap berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Amy meminta pemerintah harus tetap memastikan pelayanan publik berjalan baik, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menilai berbagai polemik politik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir perlu ditempatkan dalam koridor hukum dan konstitusi agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat.
Selain itu, dia juga menekankan agar tidak ada pihak yang memperkeruh permasalahan politik dan hukum yang terjadi saat ini dengan menghubungkan berbagai isu berbeda tanpa dasar yang jelas sehingga memecah belah rakyat.
Sebagai akademisi yang mendalami administrasi publik, Amy melihat kegiatan pelayanan pemerintah yang bersifat rutin saat ini masih berjalan cukup baik.
Layanan publik, menurutnya, perlu terus dijaga dan berkesinambungan karena hal itu menyelesaikan persoalan nyata yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Salah satu perhatian yang disorotinya, yakni penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Dia berpendapat persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian menyeluruh dan upaya pencegahan agar tidak terus berulang.
"Karhutla harus diselesaikan tuntas, kalau bisa jangan terulang lagi," katanya.
Di sisi lain, Amy menilai persoalan kesejahteraan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
Dia mengingatkan demokrasi sulit bekerja dengan baik selagi masih banyak rakyat Indonesia yang kelaparan.
"Ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan membuat demokrasi sulit berjalan seperti yang diharapkan," tutur Amy.