Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan aksi iklim Indonesia tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi.
“Bagi Indonesia, aksi iklim tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi. Ini tentang bagaimana kita membangun, bagaimana kita tumbuh, dan bagaimana kita menciptakan peluang bagi rakyat kita,” katanya dalam agenda Bappenas’ Dialogue Session during the COP31 Türkiye Antalya 2026 at Indonesia Pavilion, dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu.
Dia menerangkan bahwa prinsip tersebut memandu rencana pembangunan nasional jangka menengah dan panjang nasional, strategi jangka panjang bangsa, dan target NDC (Nationally Determined Contribution) kedua.
Semua ini dilakukan dalam rangka menciptakan pertumbuhan lebih kuat, emisi lebih rendah, ketahanan lebih besar, dan peluang ekonomi lebih luas.
Indonesia sendiri disebut sedang mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sambil menargetkan penurunan intensitas emisi sebesar 93,5 persen pada tahun 2045 (dibandingkan tahun 2010), dan target emisi nol bersih (net zero emission) yang diharapkan tercapai pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat.
“Mencapai ambisi ini membutuhkan lebih dari sekadar memperluas energi terbarukan. Kita harus meningkatkan efisiensi industri, mentransformasi transportasi dan pertanian, melindungi ekosistem, serta memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air,” ungkap Febrian.
Berkaca ke tahun 2024, Indonesia menurunkan intensitas emisi sebesar 43,8 persen, melampaui target yang sebesar 31,6 persen. Kemudian juga emisi kumulatif berkurang 30,35 persen atau di atas target 27,27 persen.
Langkah-langkah ketahanan iklim juga dinyatakan membantu dalam mencegah potensi kerugian ekonomi hingga hampir Rp150 triliun.
Namun, dia mengingatkan, tantangan penting masih tersisa, yaitu sekitar 76 persen pengurangan emisi Indonesia masih berasal dari sektor lahan. Wakil Menteri PPN mengharapkan pula sektor energi, industri, transportasi, pertanian, dan pengelolaan limbah dapat berkontribusi lebih banyak lagi.
“Oleh karena itu, fase aksi iklim kita selanjutnya harus berupa transformasi ekonomi secara menyeluruh, bukan sekadar kumpulan proyek-proyek lingkungan.