REPUBLIKA.CO.ID, LONDON, – Otoritas perlindungan data Italia menjatuhkan denda sebesar 805 juta euro atau setara Rp16,4 triliun kepada Meta. Sanksi ini diberikan karena perusahaan teknologi tersebut mengakses foto, video, dan metadata di perangkat Android pengguna tanpa memperoleh persetujuan yang spesifik dan berdasarkan informasi yang memadai.
Pelanggaran ini berkaitan dengan fitur Facebook bertajuk "Get suggestions from gallery when browsing Facebook" yang diperkenalkan pada 2023. Fitur tersebut menyarankan foto dan video yang tersimpan di ponsel pintar pengguna untuk dibagikan melalui platform tersebut.
Hasil investigasi menunjukkan bahwa Facebook meminta satu persetujuan untuk beberapa fungsi sekaligus. Permintaan itu didahului pemberitahuan umum yang tidak menjelaskan secara jelas kepada pengguna bahwa aplikasi juga dapat mengakses galeri foto mereka.
Fitur Aktif Secara Default
Otoritas tersebut juga mendapati bahwa fitur itu secara otomatis diaktifkan secara default, sehingga berpotensi memungkinkan aplikasi mengakses seluruh arsip foto pengguna setelah izin diberikan. Praktik ini dinilai melanggar Pasal 122 Kode Privasi Italia, yang mengimplementasikan Arahan ePrivacy Uni Eropa dan melindungi informasi yang tersimpan di perangkat pengguna.
Investigasi dimulai pada Juli 2025 menyusul pengaduan dari Pusat Perlindungan Konsumen Bolzano dan mencakup analisis teknis terhadap aplikasi tersebut. Sekitar 20 juta pengguna Android di Italia berpotensi terdampak oleh pelanggaran ini.
Otoritas Italia menegaskan bahwa akses terhadap informasi di ponsel pintar harus didasarkan pada persetujuan yang diberikan secara bebas dan berdasarkan informasi yang memadai, terlepas dari apakah data pribadi tersebut kemudian dikirimkan atau kerugian dapat dibuktikan.
Meta Wajib Ubah Kebijakan
Berdasarkan keputusan tersebut, Meta wajib mengajukan permintaan persetujuan secara terpisah, menjelaskan tujuan fitur dengan jelas, serta memastikan fitur itu tetap dinonaktifkan secara default dalam waktu 60 hari, termasuk bagi pengguna yang sebelumnya telah memberikan izin.
Perusahaan tersebut harus melaporkan langkah-langkah awal dalam waktu 30 hari dan menyampaikan perincian tindakan yang telah diterapkan dalam waktu 90 hari. Otoritas juga menolak keberatan Meta mengenai yurisdiksi dengan menyatakan bahwa peraturan ePrivacy tidak menerapkan mekanisme "satu pintu" (one-stop-shop) Uni Eropa.
Penetapan sanksi tersebut mempertimbangkan skala dan lamanya pelanggaran, tindakan sebelumnya terhadap Meta pada 2019, serta kurangnya kerja sama dari perusahaan tersebut. Proses pemeriksaan itu tidak mencakup penggunaan konten galeri untuk pelatihan kecerdasan buatan (AI), namun otoritas tetap membuka kemungkinan untuk menyelidiki secara terpisah fitur pemrosesan galeri berbasis komputasi awan yang diluncurkan pada 2026.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.