JAKARTA -- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana menempuh upaya hukum untuk membuktikan dokumen kependidikannya. Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi itu berencana membuka seluruh dokumennya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA).
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad), Susi Dwi Harijanti, mengatakan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-XXII/2024, badan atau pejabat TUN tidak dapat mengajukan PK terhadap putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, Kemendikdasmen tidak bisa mengajukan PK.
"Menurut Putusan MK Nomor 24 Tahun 2024, putusan TUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak boleh diajukan PK oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi, Kemendikdasmen tidak dapat mengajukan PK," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Selasa (10/11/2026).
Susi mengakui, terdapat pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2024 yang memuat sejumlah ketentuan mengenai pengajuan PK. Namun, dia mengingatkan bahwa SEMA bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
"Ada SEMA 2024 yang memuat syarat-syarat PK, namun SEMA itu bukan peraturan," kata dia.