Denpasar (ANTARA) - Pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran belanja negara di Bali per Oktober 2026 menembus Rp18,1 triliun atau 82,87 persen dari total pagu Rp21,8 triliun.
“Kinerja APBN di Bali kondisinya sehat dan terjaga,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi di Denpasar, Bali, Jumat.
Ada dua komponen belanja negara itu yakni belanja pemerintah pusat yang sudah terealisasi Rp8,85 triliun atau hampir 75 persen dari pagu sebesar Rp11,8 triliun dan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp9,26 triliun atau sudah 92,1 persen dari pagu Rp10 triliun.
Supendi menjabarkan kucuran belanja pemerintah pusat paling banyak tersedot untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai atau aparatur sipil negara (ASN) pusat yang bertugas di Bali.
ASN itu yakni pegawai negeri sipil (PNS), TNI/Polri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) total sebesar Rp4,69 triliun atau tumbuh 15,8 persen.
“Pertumbuhan belanja pegawai itu sebagai motor pendorong daya beli masyarakat,” imbuhnya.
Kemudian untuk belanja barang mencapai Rp3,04 triliun dalam mendukung layanan operasional di badan layanan umum (BLU).
Salah satunya BLU kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ngoerah di Sanglah, Denpasar dan belanja bantuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat tidak mampu salah satunya untuk penerima sasaran di Kabupaten Bangli.
Selanjutnya belanja modal untuk fasilitas layanan publik di antaranya pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem, kemudian pembangunan jembatan sepanjang 79 meter dan jalan pendukung wisata regeneratif sepanjang 0,26 kilometer dengan total realisasi Rp1,12 triliun.
Selain itu, belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp7,58 miliar, salah satunya untuk alat bantu jalan dan dengar di Tabanan.
Meski realisasi bansos turun dari Rp19,75 miliar pada Oktober 2025 menjadi Rp7,58 miliar pada Oktober 2026, ia menyebut bahwa kontraksi itu tanpa mengubah manfaat yang diterima masyarakat.
Sedangkan TKD per Oktober 2026 yang sudah ditransfer ke Bali mencapai Rp9,26 triliun atau turun 8,97 persen jika dibandingkan periode sama 2025 mencapai Rp10,18 triliun.