Nasional

Panja Komisi II DPR gali masukan Bali susun perubahan RUU Pemilu

Panja Komisi II DPR gali masukan Bali susun perubahan RUU Pemilu

Denpasar (ANTARA) - Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI menggali berbagai masukan dari akademisi hingga pemerintah daerah di Bali sebagai bahan penyusunan perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu agar pelaksanaan demokrasi pada 2029 berjalan lebih berkualitas.

"Sekali lagi bahwa kami ingin mendapatkan informasi, data, berbagai persoalan terutama, dan kami masuk ke kalangan akademisi yang tentunya diharapkan akan lebih netral, lebih jujur, lebih pedas dalam mengkritisi kami di DPR," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II Aria Bima di Denpasar, Bali, Jumat.

Aria Bima menjelaskan kehadiran timnya di Bali menjadi langkah awal sebelum mengundang kembali para pakar menonjol dari Sulawesi Selatan, Bali, Surabaya, Jawa Tengah, Medan, dan Sumatera Barat ke Jakarta untuk memperkuat substansi revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sekaligus mencegah celah gugatan uji materi (judicial review).

Menurut dewan, evaluasi Pemilu 2024 menunjukkan perlunya pembenahan regulasi terkait proses rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berintegritas serta penguatan pengawasan partisipatif karena terbatasnya jumlah pengawas di tingkat kelurahan maupun desa.

Selain penguatan integritas penyelenggara, DPR RI menyoroti pentingnya kolaborasi lembaga negara dengan generasi muda atau Gen Z melalui pemanfaatan teknologi digital guna mendongkrak indeks demokrasi pada Pemilu 2029.

"No viral no justice, no viral no action saya kira bisa dijadikan sebagai satu tagline untuk mengawasi pemilu ke depan, baik itu pelaksananya, penyelenggaranya, pengawasnya, partai politiknya, maupun masyarakatnya," ujar Aria Bima.

Dalam forum tersebut, Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana I Ketut Putra Erawan menyampaikan sejumlah catatan kritis untuk RUU Pemilu, mulai dari wacana pemisahan pemilu pusat dan daerah hingga penataan sistem perwakilan daerah.

Putra Erawan menilai pemisahan jadwal pemilu pusat dan daerah secara bertahap atau disebut staggering election berpotensi mencegah oligarki serta menjaga mekanisme saling kontrol, namun tidak akan menyambungkan keterputusan pelayanan publik tanpa dibarengi pengembalian otoritas dan kapasitas fiskal kepada daerah.

"Undang-undang itu hanya membentuk rezim, tapi tidak membentuk kapasitas untuk negara atau pemerintahan daerah berfungsi dengan baik," kata Putra Erawan menyoroti perlunya kesiapan anggaran, waktu edukasi pemilih, serta sinkronisasi aturan hubungan pusat dan daerah.

Akademisi itu juga mengingatkan wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi nol persen berisiko timpang dengan amanat konstitusi mengenai sistem pemilihan dua putaran yang menghendaki lahirnya presiden kuat.

Terkait penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dosen Universitas Udayana itu mengusulkan pembagian daerah pemilihan berbasis teritorial agar senator memiliki tanggung jawab jelas terhadap aspirasi wilayah spesifik di Bali dan mencegah ketimpangan legitimasi suara antarcalon terpilih.

Ia menambahkan seluruh gagasan pembaruan desain elektoral tersebut bertolak dari refleksi pengalaman demokrasi Indonesia serta negara-negara berkembang di kawasan selatan yang masih menghadapi tantangan tata kelola kompleks.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster memberikan masukan tambahan terkait perlunya perubahan pendekatan penyusunan regulasi nasional agar tidak menyeragamkan seluruh daerah melalui kacamata pemerintah pusat.

Pemprov Bali ingin agar pemerintah pusat cukup mengunci prinsip dasar ideologi Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan NKRI, sedangkan regulasi menyangkut pengembangan, perlindungan, dan pemberdayaan lokal harus dilonggarkan sejalan dengan prinsip otonomi asimetris.

"Secara substansi pusat tidak akan menguasai masalah kontekstual secara detail di daerah karena tidak pernah berada di lokasi itu, sedangkan yang tahu adalah orang yang lahir dan tumbuh di situ," ujar Koster menyoroti aturan pusat hingga kewajiban persetujuan Peraturan Gubernur (Pergub) yang dinilai kerap menghambat gerak pembangunan daerah.

Selain persoalan regulasi, Koster turut menitipkan aspirasi agar pemerintah pusat dan DPR RI memperjuangkan pengembalian alokasi dana transfer daerah dan dana bagi hasil yang menurun tajam.