JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut mencuat di tengah bergulirnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa persidangan. Namun, dia menegaskan seluruh proses harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini. Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi kita taat pada konstitusi yang ada," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia mengatakan pimpinan DPR akan mengumpulkan dan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi serta komisi sebelum menentukan langkah terkait aspirasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Puan mengatakan, berbagai masukan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh DPR telah diterima selama masa reses. Pimpinan DPR akan terlebih dahulu mendengarkan laporan tersebut sebelum memutuskan tindak lanjutnya.
"Hari ini alhamdulillah sidang paripurna pembukaan setelah reses baru kami buka. Jadi terkait tadi apa yang ditanyakan, setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, komisi, dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang di kami terima melalui fraksi, juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya," kata Puan saat ditanya hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pihaknya mengatakan, pimpinan DPR selanjutnya akan memproses berbagai masukan tersebut untuk menentukan langkah berikutnya.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut," ujarnya.
Ketika ditanya apakah wacana pemakzulan Gibran belum akan mengalami perkembangan pada masa sidang kali ini, Puan mengatakan DPR masih akan mendengarkan masukan yang telah dihimpun sebelum masa persidangan dibuka.
"Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM, dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada," kata Puan mengakhiri.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendorong DPR RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, penggunaan Hak Angket maupun Hak Interpelasi tidak relevan untuk merespons persoalan tersebut.
Doli mengatakan, DPR tidak boleh tinggal diam setelah masa reses berakhir dan masa sidang kembali dibuka. Pihaknya menyebut, aspirasi masyarakat yang menginginkan DPR mengambil sikap terhadap putusan MK dan MA harus direspons.
"Saya kira DPR enggak boleh tinggal diam. Ya, tidak boleh tinggal diam ya, harus merespons putusan MK dan MA itu yang memang sekarang semua mengarah kepada DPR ya. Apapun sikapnya nanti yang diambil oleh DPR, DPR tidak boleh tidak bersikap," kata Doli di kompleks Parlemen Senayan, Senin (9/11/2026).
Dia menjelaskan, DPR memiliki sejumlah hak konstitusional, yakni Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Namun, menurut Doli, dua hak pertama tidak tepat digunakan untuk merespons persoalan tersebut.
"Hak interpelasi itu kan bertanya, nah apalagi yang mau kita tanya? Hak angket tuh mau diselidiki, apa yang mau kita selidiki? Makanya dari awal saya mengatakan, hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu Hak Menyatakan Pendapat," katanya.
Doli menegaskan, sikap tersebut telah dia sampaikan dalam komunikasi dengan sejumlah anggota DPR dari fraksi lain. Meski demikian, dia belum bisa memastikan apakah seluruh fraksi memiliki pandangan yang sama.
"Jadi, kalau standing position saya kalau menggunakan hak, itu menggunakan Hak Menyatakan Pendapat bukan Hak Angket," katanya.
Dia menyebut, komunikasi dengan anggota DPR dari fraksi lain masih akan berlanjut setelah para anggota kembali ke Jakarta dari daerah pemilihan masing-masing.
Menurut Doli, pembahasan tersebut harus berlandaskan kepentingan rakyat dan kepatuhan terhadap konstitusi. Dia juga menekankan pentingnya menghormati putusan lembaga hukum.
"Yang kedua, kita ini adalah negara hukum, negara yang harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi. Sebagai bentuk kepatuhan itu, ya kita menghormati putusan-putusan institusi hukum apalagi institusi hukum itu institusi hukum tertinggi," ucapnya.
Doli menambahkan, tindak lanjut atas putusan hukum tersebut pada akhirnya akan memasuki wilayah politik dan membutuhkan keputusan DPR.