Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat agar membuatnya terang dan jelas.
Pernyataan tersebut merespons pertanyaan wartawan mengenai tanggapan pemerintah terkait adanya wacana hak angket terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Pemerintah tentu tidak bisa berkomentar apa-apa karena ini adalah kewenangan dari lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat yang terlepas dari pemerintah," ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan ujung hak angket nantinya dapat berupa berbagai rekomendasi kepada lembaga maupun instansi lain.
Selain itu, sambung Yusril, bisa pula berujung pada pernyataan pendapat dari DPR terhadap sesuatu yang diselidiki oleh panitia angket.
Oleh karenanya, Yusril mengatakan pemerintah akan mengamati, mengikuti perkembangan, dan menganalisis dampak dari penggunaan hak angket dimaksud terhadap apa yang mereka selidiki.
"Ya sekiranya kalau memang panitia angket memang terbentuk, kami akan mengamati," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya menunggu memasuki masa sidang, saat merespons pertanyaan tentang wacana pengajuan hak angket terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kami belum bisa berkomentar lebih jauh dan kita akan tunggu nanti setelah kita memasuki masa sidang," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11).
Dasco menjelaskan bahwa DPR RI saat ini masih dalam menjalankan reses sampai dengan tanggal 8 November 2026. Karena itu menurut dia, saat ini kegiatan DPR masih terbatas untuk membahas surat-surat maupun aspirasi-aspirasi yang berdatangan.
"Karena menurut Peraturan Tata Tertib DPR bahwa di masa reses itu anggota DPR berkewajiban untuk melakukan kegiatan di dapilnya (daerah pemilihan) masing-masing," katanya.
Menurut ia, ada anggota DPR RI yang sudah selesai maupun belum selesai menjalani kegiatannya di daerah pemilihan.
Dengan kondisi itu, menurut Dasco, aspirasi yang disampaikan ke DPR seperti ke alat kelengkapan dewan (AKD) belum bisa memenuhi representasi anggota.
Di sisi lain menurut dia, DPR RI juga belum melihat putusan lengkap dari Mahkamah Agung terkait ijazah Wapres Gibran yang dikaitkan dengan isu pemakzulan.