Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Achmad Nurdjayanto mendorong penelusuran termasuk terhadap armada pihak ketiga atau vendor terkait dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya.
"Pertama, kami mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini DLH, yang telah membongkar dugaan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi. Ini merupakan langkah penting agar penggunaan BBM subsidi benar-benar sesuai dengan peruntukannya," katanya.
Ia mengemukakan, DLH perlu menelusuri kasus tersebut secara mendalam mengingat jumlah armada operasional yang cukup banyak dan beroperasi setiap hari termasuk menjangkau kendaraan yang pengelolaannya melibatkan vendor.
"Kami mendorong DLH untuk membongkar kasus ini sedalam-dalamnya. Sebab, jumlah armada DLH yang beroperasi cukup banyak dan aktivitasnya berlangsung setiap hari, termasuk armada yang operasionalnya melalui vendor. Jangan sampai praktik penyalahgunaan ini hanya berhenti pada pihak-pihak yang sudah tertangkap, sementara kemungkinan keterlibatan pihak lain belum terungkap,” ujarnya.
Achmad mengingatkan, BBM subsidi merupakan hak masyarakat Kota Surabaya yang membutuhkan. Karena itu, alokasi bahan bakar yang seharusnya digunakan sesuai peruntukan tidak boleh dialihkan untuk kepentingan lain.
"BBM subsidi merupakan hak masyarakat Kota Surabaya yang membutuhkan. Karena itu, jangan sampai alokasi yang seharusnya digunakan sesuai peruntukan justru disalahgunakan untuk kepentingan lain,” katanya.
Selain mendorong penelusuran kasus, Achmad meminta DLH memperkuat pengawasan dan membangun sistem pengendalian yang dapat mempersempit celah penyelewengan. Menurutnya, mekanisme kontrol penggunaan BBM subsidi juga perlu diterapkan pada organisasi perangkat daerah (OPD) lain di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Kami juga mendorong pengawasan yang lebih masif dan pembangunan sistem pengendalian yang mampu mempersempit celah penyelewengan penggunaan BBM subsidi. Pengawasan ini tidak hanya perlu dilakukan di DLH, tetapi juga di OPD lain di lingkungan Pemkot Surabaya yang menggunakan BBM subsidi. Harus ada sistem kontrol yang jelas, terukur, dan berkelanjutan agar penggunaan BBM benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.