Puluhan anggota DPR RI telah menandatangani persetujuan terhadap Wakil Presiden , sebagai tindak lanjut polemik syarat pendidikan pencalonan putra Joko Widodo tersebut di Pilpres 2024.
Tanda tangan dilakukan oleh sekitar 30 anggota DPR lintas fraksi. Namun, apa sebenarnya Hak Menyatakan Pendapat dan bagaimana pelaksanaan hak itu di parlemen?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR guna menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap suatu persoalan penting terkait kenegaraan. Dasar hukum hak ini diatur pada Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
Berdasarkan situs resminya, DPR dapat mengajukan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3:
1. Kebijakan pemerintah atau mengenali kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
3. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat, usulan harus diajukan oleh minimal 25 anggota DPR.
Lebih lanjut, agar dapat disahkan menjadi sikap resmi, hak menyatakan pendapat harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.
Jika usul hak menyatakan pendapat diterima, DPR akan membentuk panitia khusus yang terdiri dari seluruh fraksi.
Berdasarkan Pasal 213 ayat (1) dan (2) UU MD3, panitia khusus akan menyampaikan laporannya dalam Rapat Paripurna DPR usai melakukan pembahasan.
Jika rapat paripurna DPR menolak laporan panitia khusus, hak menyatakan pendapat tersebut dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali.
Namun apabila laporan tersebut disetujui, tindak lanjutnya bergantung dengan persoalan yang dibahas sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (1) dan (2).
Jika hak menyatakan pendapat berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau hasil pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi, DPR akan menyampaikan sikap atau pendapat resminya kepada pemerintah.
Namun, apabila laporan panitia khusus menyimpulkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melalukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden, DPR akan membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MK kemudian akan memeriksa dan memutuskan apakah pendapat DPR tersebut terbukti atau tidak. Jika MK menyatakan pendapat terbukti, DPR akan menggelar Rapat Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden/wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sebaliknya, MK akan memutuskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilanjutkan.
Hal itu bisa dilakukan jika MK memutuskan pendapat DPR yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, tidak terbukti.
Sebagai informasi, puluhan anggota DPR RI diklaim telah menandatangani persetujuan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat atas kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Klaim itu diutarakan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Dia juga membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Dalam dokumen itu, nama Mardani ada di urutan pertama.
"Hampir semua [fraksi], lebih dari 25," kata dia saat dihubungi.
Mardani bilang proses penandatangan dokumen dilakukan sejak Senin malam dan para penandatangan bertambah hari ini. Mereka berasal dari lintas fraksi, namun masih mengatasnamakan secara personal.
Selain dokumen tanda tangan Hak Menyatakan Pendapat, Mardani juga memamerkan dokumen berisi penjelasan dan pasal-pasal.