Oleh :
Indonesia gonjang-ganjing saat Mohammad Hatta resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI. Bung Hatta memilih meletakkan jabatannya pada 1 Desember 1956 karena sudah tidak sejalan dengan Presiden Soekarno. Dwitunggal pun pecah kongsi.
Kabar itu pun menggemparkan gedung perwakilan rakyat. Namun, sebelum Bung Hatta mengundurkan diri kabar itu sudah merebak cukup lama. Pada 1955, Bung Hatta sudah mengajukan pengunduran diri, tetapi tak ditanggapi parlemen.
Perbedaan pemikiran, keterbatasan peran, hingga kasus korupsi yang ugal-ugalan, membuat Bung Hatta sukar bertahan. Namun, yang paling membuat Bung Hatta kecewa dengan Soekarno, sahabatnya adalah sistem Demokrasi Terpimpin yang diusung Bung Karno.
Keputusan Bung Hatta mundur karena perbedaan pandangan dengan Presiden Soekarno soal sistem pemerintahan. Bung Hatta mendukung sistem demokrasi parlementer, sementara Bung Karno mengusung konsep demokrasi terpimpin yag bertolak belakang.
Hatta melihat Soekarno sangat sudah berbeda dengan komitmen Presiden dan Wakil Presiden pada 1945 dan 1949, baik secara politik atau secara pengelolaan negara. Karena itu, konsep dwitunggal sudah tak lagi sejalan dan sukar untuk disatukan lagi dengan pemikiran Bung Hatta.
Bung Hatta memilih mundur karena tak sejalan dengan sistem konstitusional yang mengatur peran wakil presiden saat itu. Hatta menilai sistem parlementer yang lebih menekankan peran Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah membuat posisinya sebagai wakil presiden tak lagi efektif dan terbatas.
Tak hanya soal sistem pemerintah, Hatta juga tak sanggup menghentikan praktik korupsi dalam pemerintahan yang semakin merajalela. Mundurnya Hatta itu pun membuat Soekarno melanjutkan pemerintahan tanpa wakil presiden yang mengarah pada dominasi politik Sukarno dan kebijakan yang lebih sentralistik.
Dalam risalah Demokrasi Kita yang disusunnya, Bung Hatta menyatakan, "Demokrasi Terpimpin" yang dirumuskan oleh Bung Karno hanya akan seumur dengan usia sang kepala negara. "Dampak dari memimpin adalah menderita." Bung Hatta menghayati betul ungkapan itu.
Ketika kembali menjadi rakyat biasa, Bung Hatta tetap mengkritisi sejumlah kebijakan Presiden Soekarno yang dinilainya salah langkah dan cenderung merugikan rakyat Indonesia. Misalnya, terkait cara pemerintah saat itu mengatasi lonjakan inflasi yang sudah mencapai 650 persen.
Bahkan, seperti disebut Mochtar Lubis dalam buku Hati Nurani Melawan Kezaliman, Surat-surat Bung Hatta kepada Presiden Soekarno 1957-1965 (1986), Bung Hatta sendiri merasakan kesulitan dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari keluarganya.
Dalam sebuah surat kepada Bung Karno tertanggal 17 Juni 1963, Bung Hatta menuliskan kegelisahannya akan nasib bangsa ke depan.
“Tujuan kita sosialisme, tetapi mismanagement pemerintah dalam hal ekonomi menimbulkan satu golongan kapitalis baru yang memandang dirinya 'orang elite', yang hidupnya mewah dan menganggap dirinya kelas yang diperlukan benar oleh orang-orang pemerintah di pusat dan daerah. Pertentangan kaya dan miskin sangat mencolok mata, belum pernah setajam sekarang ini” (Lubis, 1986: 81).
Kendati demikian, hubungan baik di antara kedua tokoh bangsa itu tetap hangat. Misalnya, pada 12 Juli 1963 Presiden Sukarno menjenguk Bung Hatta yang sedang terbaring sakit di RSUP Jakarta. Tampak bahwa keduanya sebenarnya masih satu tujuan, yakni persatuan dan kemajuan bangsa, meskipun masing-masing sudah memilih jalan yang berbeda.
Bung Hatta konsisten menyuarakan solusi kepada pemerintah yang dinilainya masih kurang berpihak pada penderitaan rakyat. Deliar Noer (1990: 669) mengutip tulisan Bung Hatta mengenai kemerosotan moral menjelang runtuhnya Orde Lama: “Kita selalu mencela dasar l'exploitation de l'homme par l'homme yang berlaku di zaman imperialisme kolonial. Tetapi, jangan dasar yang jelek itu diganti dalam Republik Indonesia kita ini dengan sistem yang lebih jelek lagi, yaitu l'exploitation de l'homme par l'etat (eksploitasi manusia untuk negara).”
Keberpihakan Bung Hatta pada hak-hak dasar rakyat tak gentar memasuki era Orde Baru. Bung Hatta berkeyakinan, tugas utama seorang pemimpin demokratis ialah memikirkan siapa penggantinya, bukan bagaimana mempertahankan kekuasaan terus-menerus.
Dalam buku Biografi Politik Muhammad Hatta, Mavis Rose menyebutkan, salah satu bentuk partisipasi politik tokoh kelahiran Sumatra Barat itu, yakni pengajuan petisi kepada DPR yang menyatakan bahwa Orde Baru telah mengabaikan Pancasila dan UUD 1945.