Pengelolaan kekayaan sumber daya alam harus berlangsung secara transparan, adil, dan bertanggung jawab...
Palu (ANTARA) -
Asosiasi Penambang Morowali (Morowali Miners Association) mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto, yang mengarahkan agar 70 persen hasil pertambangan dapat dinikmati negara sebagai upaya mengoptimalkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam.
"Pengelolaan kekayaan sumber daya alam harus berlangsung secara transparan, adil, dan bertanggung jawab serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah penghasil tambang," kata Ketua Asosiasi Penambang Morowali Syahnil Umar dihubungi dari Palu, Sabtu.
Menurut dia, rencana tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan nasional, bukan sekadar meningkatkan penerimaan negara.
Kata dia, persoalan mendasar sektor pertambangan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan besarnya potensi sumber daya mineral, tetapi juga menyangkut sistem perizinan, pengawasan, tanggung jawab lingkungan, serta distribusi manfaat ekonomi yang belum sepenuhnya optimal.
Syahnil menilai peningkatan porsi hasil pertambangan untuk negara harus disertai pembenahan sistem perizinan dan pengawasan guna menutup celah penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindih regulasi, praktik korupsi, serta potensi kebocoran penerimaan negara.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap kewajiban perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi, kegiatan pascatambang, dan pemulihan lingkungan.
Ia menegaskan perusahaan tidak boleh hanya menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya mineral, sementara dampak kerusakan lingkungan justru harus ditanggung masyarakat dan pemerintah.
Asosiasi juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penerimaan negara dari sektor pertambangan agar nilai ekonomi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat lebih adil bagi negara dan masyarakat.
Namun, menurut Syahnil, skema pembagian hasil tersebut perlu disusun berdasarkan perhitungan ekonomi yang transparan, terukur, dan memiliki landasan hukum yang kuat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan investasi serta kelayakan operasional perusahaan.
Di sisi lain, reformasi tata kelola pertambangan harus memberikan kepastian usaha bagi operator tambang nasional, perusahaan jasa pertambangan, dan pengusaha lokal.
Kepastian tersebut mencakup ruang lingkup pekerjaan, mekanisme kontrak, imbal jasa, perizinan, hingga keberlanjutan kegiatan operasional.
Ia berharap pengusaha jasa pertambangan nasional dan daerah tidak terus berada dalam posisi rentan akibat ketidakpastian kebijakan maupun praktik usaha yang membatasi kesempatan mereka untuk terlibat dalam industri pertambangan.
Menurut dia, daerah penghasil tambang juga harus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan keterlibatan perusahaan nasional, pengusaha lokal, dan tenaga kerja daerah dalam rantai industri pertambangan.
"Daerah penghasil tidak boleh hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya menegaskan.
Lebih lanjut, Asosiasi Penambang Morowali berharap rencana kebijakan Presiden Prabowo dapat ditindaklanjuti melalui regulasi komprehensif dengan melibatkan pemerintah, pelaku industri, asosiasi pertambangan, serta pengusaha jasa pertambangan nasional dan daerah.
Pelibatan berbagai pihak tersebut dinilai penting agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi dunia usaha.
Syahnil menegaskan dukungan terhadap peningkatan porsi hasil pertambangan untuk negara tidak berarti mengabaikan keberlangsungan investasi. Sebaliknya, kebijakan tersebut harus mampu menciptakan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara, kepastian hukum, tanggung jawab lingkungan, dan iklim investasi yang sehat.
Ia berpandangan reformasi pertambangan tidak seharusnya hanya berorientasi pada besaran hasil tambang yang masuk ke kas negara, tetapi juga memastikan tata kelola sumber daya alam berjalan baik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di daerah penghasil.
"Tujuan akhirnya bukan sekadar memperbesar bagian negara dari hasil tambang, melainkan memastikan kekayaan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," katanya.