JAKARTA -- Aktivis kemanusiaan Wanda Hamidah menilai perjuangan membebaskan Palestina tidak bisa hanya mengandalkan gerakan masyarakat sipil. Karena itu, ia mendesak pemerintah Indonesia mengambil peran lebih konkret dengan menyusun strategi memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Menurut Wanda, penghentian genosida dan pembebasan Palestina semestinya menjadi agenda negara, bukan semata-mata gerakan solidaritas masyarakat. Ia menilai, pemerintah perlu memikirkan langkah strategis untuk memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Palestina.
"Sebetulnya yang hadir di sini nih mestinya bukan kita-kita ini yang rakyat sipil. Yang mestinya yang hadir di sini para eksekutif, legislatif," kata Wanda dalam dialog "Cerita dari Gaza" di Teater Sjuman Djaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Ia menilai, Indonesia seharusnya tidak berhenti pada pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza. Menurut dia, bantuan makanan dan kebutuhan dasar memang diperlukan, tetapi langkah tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan penjajahan yang telah berlangsung puluhan tahun.
"Yang diperlukan adalah seluruh negara ini membuat strategi kemerdekaan. Strategi kemerdekaan Palestina bagaimana?" kata dia.
Menurut Wanda, pemerintah perlu memperjuangkan penghentian genosida melalui forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia juga harus memberikan tekanan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Ia juga menyoroti belum adanya langkah konkret pemerintah untuk mendorong kebijakan yang dapat menekan pihak-pihak yang dinilai mendukung Israel. Ia mencontohkan, DPR semestinya memikirkan regulasi yang memungkinkan gerakan boikot terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi sorotan dalam konflik Palestina.
"Kita udah punya undang-undang, gimana bikin undang-undangnya ya supaya boikot Danone, Unilever ini bisa terjadi. Tapi itu malah enggak dipikirkan oleh legislatif," kata dia.
Selain itu, Wanda mengkritik posisi Indonesia yang dinilainya belum konsisten dalam mendukung perjuangan Palestina. Terlebih, Indonesia kini juga terlibat dalam Board of Peace (BoP), yang ironisnya dibentuk oleh pihak-pihak yang mendukung penjajahan Israel atas Palestina.
Menurut dia, Indonesia semestinya tidak menjalin kerja sama yang berpotensi membuat negara ikut terlibat dalam praktik yang mendukung penjajahan Palestina. "Jadi maksud saya adalah, gerakan rakyat ini enggak cukup. Harusnya ini menjadi gerakan pemerintah atau negara," kata dia.
Ia berharap, masyarakat dapat menyuarakan solidaritas terhadap Palestina. Salah satunya dengan memberikan tekanan kepada pemerintah agar mengambil sikap yang tegas terhadap genosida yang dilakukan Israel.
Wanda menegaskan, Indonesia harus berpihak kepada bangsa-bangsa yang masih mengalami penjajahan sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Makanya saya berharap teman-teman semua yang hadir memberikan tekanan juga ke negara untuk tidak complicit, tidak terlibat atau tidak main dua kaki atau tidak berpihak pada penjajahan, tapi menegaskan sikapnya untuk berpihak kepada negara-negara yang dijajah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945," kata dia.