Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan melimpahkan kewenangan perizinan galian C kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana Sumatera untuk mempercepat normalisasi sungai.
"Saya hanya terkait dengan pelimpahan nanti izin untuk galian C ke kabupaten/kota di wilayah bencana supaya bisa mereka melakukan percepatan untuk pengerukan kali," kata Bahlil usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengeruk material pasir dan batu (sirtu) yang menumpuk di sungai akibat bencana.
Menurut Tito, material hasil pengerukan dapat dimanfaatkan sebagai tanggul untuk mengurangi risiko bencana. Sementara itu, material yang memiliki nilai ekonomis dapat dijual oleh pihak ketiga melalui kerja sama dengan pemerintah daerah sehingga menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Jadi masukkan PAD. Syaratnya, normalisasi sungai menjadi hal yang utama. Jangan mengambil sirtu, kemudian setelah itu ditinggal pergi begitu saja. Jadi, prinsip utamanya adalah normalisasi sungai, membersihkan sedimen," kata Tito.
Dia menjelaskan, pelibatan pihak ketiga diperlukan untuk mempercepat normalisasi sungai, terutama di lokasi yang belum tertangani atau membutuhkan waktu lama jika hanya mengandalkan pekerjaan pemerintah pusat.
Tito mengatakan kewenangan yang sebelumnya didelegasikan kepada pemerintah provinsi akan diperluas hingga pemerintah kabupaten/kota.
"Tadi Pak Bahlil sudah menyampaikan akan mengeluarkan surat yang mengizinkan daerah melakukan kerja sama. Tadinya hanya delegasi kepada provinsi, tapi akan didelegasikan lagi selain provinsi kepada kabupaten/kota," kata Tito.
Rapat terbatas tentang progres penanganan pascabencana di Sumatra tersebut turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Kristomei Sianturi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.