Antalya, Turki (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo meresmikan Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya Expo, Antalya, Turkiye, pada Senin (9/11).
Dalam kesempatan tersebut, Hashim mengatakan Paviliun Indonesia mencerminkan tekad RI untuk menerjemahkan keinginan penanganan perubahan iklim menjadi aksi nyata.
"Jalan kami dipandu oleh tiga prioritas yang saling terhubung; memperkuat ketahanan iklim, memajukan aksi kolaboratif, dan menempuh jalur strategis menuju emisi nol karbon, " kata Hashim saat peresmian Paviliun Indonesia di COP31 di Antalya, Turkiye, pada Senin (9/11).
Menurut dia, aksi iklim harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan rakyat.
"Ambisi kami bukan hanya melindungi bangsa kami dari dampak perubahan iklim, tetapi juga berkontribusi memberikan solusi yang bermanfaat bagi dunia yang lebih luas," kata dia.
Hashim menambahkan bahwa pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, dan ilmuwan harus bekerja sama mengatasi dampak perubahan iklim terhadap masyarakat dunia.
Indonesia juga menyambut kemitraan yang dibangun atas dasar kepercayaan, rasa saling menghormati, investasi, berbagi pengetahuan, dan alih teknologi.
Selain itu, Hashim berharap agar Paviliun Indonesia menjadi fasilitas percakapan antar-negara, baik melalui pemerintah, LSM, maupun pelaku usaha yang mengarah kepada proyek kerja sama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan Paviliun Indonesia berfungsi sebagai instrumen kunci diplomasi iklim bangsa.
Kehadirannya menjadi etalase utama untuk memperlihatkan kepemimpinan, kebijakan, capaian, dan aksi nyata Indonesia di kancah global, sekaligus memperkuat kerja sama multilateral yang inklusif.
Jumhur mengingatkan bahwa kini perubahan iklim telah menjadi krisis mendesak yang dirasakan langsung oleh berbagai negara, mulai dari terganggunya ekosistem dan ketahanan pangan, hingga kestabilan ekonomi.
Oleh karena itu, penanganan perubahan iklim menuntut tanggung jawab bersama yang melampaui batas-batas administratif.
"Ambisi iklim harus diikuti dengan pelaksanaan yang nyata. Agenda iklim global harus bergerak melampaui komitmen dan deklarasi menuju implementasi yang konkret, terukur, serta didukung pembiayaan yang memadai," kata menteri.