REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan melimpahkan kewenangan perizinan galian C kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana Sumatera. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses normalisasi sungai pascabencana.
"Saya hanya terkait dengan pelimpahan nanti izin untuk galian C ke kabupaten/kota di wilayah bencana supaya bisa mereka melakukan percepatan untuk pengerukan kali," kata Bahlil usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengeruk material pasir dan batu (sirtu) yang menumpuk di sungai akibat bencana. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat penanganan sedimen yang menghambat aliran sungai.
Menurut Tito, material hasil pengerukan dapat dimanfaatkan sebagai tanggul untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Sementara itu, material yang memiliki nilai ekonomis dapat dijual oleh pihak ketiga melalui skema kerja sama dengan pemerintah daerah sehingga menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Jadi masukkan PAD. Syaratnya, normalisasi sungai menjadi hal yang utama. Jangan mengambil sirtu, kemudian setelah itu ditinggal pergi begitu saja. Jadi, prinsip utamanya adalah normalisasi sungai, membersihkan sedimen," tegas Tito.
Perluasan Delegasi Kewenangan
Pelibatan pihak ketiga dinilai krusial untuk mempercepat normalisasi sungai, terutama di lokasi-lokasi yang belum tertangani atau membutuhkan waktu lama jika hanya mengandalkan pekerjaan dari pemerintah pusat. Tito menegaskan bahwa kewenangan yang sebelumnya hanya didelegasikan kepada pemerintah provinsi kini akan diperluas.
"Tadi Pak Bahlil sudah menyampaikan akan mengeluarkan surat yang mengizinkan daerah melakukan kerja sama. Tadinya hanya delegasi kepada provinsi, tapi akan didelegasikan lagi selain provinsi kepada kabupaten/kota," kata Tito.
Rapat terbatas tentang progres penanganan pascabencana di Sumatra tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Kristomei Sianturi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.