REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan instansi terkait untuk segera menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) di sejumlah daerah terdampak bencana di Sumatra. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya bencana susulan di wilayah tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, selaku Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatra, mengungkapkan bahwa telah terjadi 41 bencana susulan di beberapa daerah terdampak di Sumatra selama periode April 2026 hingga November 2026. Oleh karena itu, mitigasi bencana seperti normalisasi sungai dan OMC menjadi fokus kerja Satgas PRR sesuai arahan Presiden.
"Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalau pun ada (curahnya) minimal. Kalau seandainya terjadi banjir, maka kita sudah siap dengan seluruh sarana-prasarana, tenda, makanan, dan lain-lain untuk masyarakat kita yang terdampak," kata Tito dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin malam (9/11).
Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana yang membahas dua agenda utama, yaitu evaluasi kinerja Satgas PRR Pascabencana Sumatra serta antisipasi dan mitigasi bencana di beberapa daerah menjelang puncak musim hujan.
Antisipasi Puncak Musim Hujan
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Prof. Teuku Faisal Fathani melaporkan prakiraan puncak musim hujan kepada Presiden. Sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan pada November dan Desember, dengan puncaknya diperkirakan berlangsung selama tiga bulan, yaitu Desember, Januari, dan Februari.
"Tadi dalam rapat banyak dibahas terkait antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir longsor akibat curah hujan ekstrem," kata Faisal. BMKG pun telah menyusun dan menyiarkan informasi peringatan dini di beberapa daerah rawan yang dapat diakses publik melalui laman resmi BMKG.
Laman tersebut menyediakan informasi peringatan dini terkait curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa, hingga tsunami. "Itu bisa diakses, dan itu sampai tingkat kecamatan. Jadi, kecamatan mana di Indonesia yang mengalami kondisi status waspada, siaga, hingga awas," jelas Faisal. Saat ini BMKG bekerja sama dengan BNPB untuk mengidentifikasi sekaligus menjalankan rencana mitigasi di daerah-daerah rawan banjir dan longsor.
Mekanisme Operasi Modifikasi Cuaca
Kepala BMKG menjelaskan bahwa pemerintah daerah, khususnya yang terdampak bencana, dapat menetapkan wilayahnya berstatus siaga darurat bencana. Dengan status tersebut, BNPB dapat melakukan operasi modifikasi cuaca di daerah itu dengan supervisi dari BMKG.
"Kita dapat melakukan operasi modifikasi cuaca dengan dua cara. Pertama, mengarahkan jatuhnya hujan sejak di hulu pembentukan awan. Jadi, dijatuhkan di daerah perairan atau daerah-daerah yang tidak membahayakan. Kedua, kita menggunakan bahan semai kecil, lebih kecil dari 2 mikron, atau flare, atau dengan kapur tohor untuk mencegah kondensasi sehingga awannya akan terpecah, dan tidak terjadi hujan," papar Faisal.
BMKG juga berupaya memastikan hujan tidak turun di daerah-daerah yang sungainya belum rampung dinormalisasi. "Kita ketahui ada 38, kurang lebih, sungai, yang belum atau sedang proses normalisasi. Kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar. Itu juga akan kita jaga supaya (daerah tersebut) tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan," sambungnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.