Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman menduga penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta tiga jenderal lainnya terhadap Presiden Prabowo Subianto bermotif politik. Dia menyebut Listyo Sigit dkk hendak membuat rakyat Indonesia ngamuk dan membenci Prabowo.
"Bagi kami, ini adalah penyadapan politik, ini bukan penyadapan biasa. Kami melihat kasus penyadapan ini bukan penyadapan biasa, dengan hanya menggunakan pasal-pasal penyadapan yang ditentukan dalam UU ITE, penyalahgunaan wewenang, penyadapan tanpa hak, tapi kami melihat ada motif politik, ada tujuan politik," kata Benny saat rapat dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Benny lantas menjelaskan motif politik yang dimaksud. Dia menyebut Listyo Sigit dkk hendak merampas kekuasaan yang sah dari Prabowo dengan cara inkonstitusional.
"Dengan cara apa? Gimana caranya? Caranya ialah Kapolri melakukan penyadapan kegiatan Presiden, menyadap semua hal-hal yang jelek dari Presiden dan Istana, lalu dibuka ke publik untuk membangun dan menanamkan kebencian publik terhadap Presiden," jelasnya.
Benny menyebut kebencian tersebut dipancing dengan menyebarluaskan hasil-hasil penyadapan Prabowo yang bersifat buruk. Dengan begitu, dia menyebut rakyat menjadi benci dan berujung mengamuk terhadap pemerintahan yang sah.
"Kalau terjadi kebencian kolektif, kebencian rakyat, dengan menyebarluaskan hasil-hasil penyadapan yang isinya jelek-jelek itu, maka tentu rakyat akan mengamuk. Jadi sengaja rakat Indonesia dibuat marah dengan menyebarluaskan berita-berita yang sumbernya dari penyadapan yang dilakukan oleh Kapolri terhadap Istana dan kegiatan Presiden Prabowo," jelas dia.
Oleh sebab itu, Benny berpandangan Listyo Sigit dkk harus dijerat pasal makar. Dia menegaskan semua pihak tahu siapa pengguna hasil sadapan tersebut.
"Pak Kapolri tak boleh segan-segan, tidak boleh eweuh pekeweuh, harus ambil langkah tegas, ini negara kita, jaga martabat Presiden, jaga martabat bangsa ini. Tadi apakah ditanya unsur-unsur terpenuhi? Menurut saya iya, ada kelompok ada komplotan, jadi kalau ditanya siapa pengguna hasil sadapan? Semua publik tahu siapa Kapolri Listyo Sigit, semua orang juga tahu, untuk apa penyadapan dilakukan? Semua juga tahu, hasilnya dibawa ke mana? Semua orang tahu," tegasnya.
"Jadi dengan bahasa yang agak lugas, bahasa kami orang dari Indonesia timur, ini adalah cara yang ditempuh, cara melawan hukum, untuk terjadinya suksesi inkonstitusional. Karena itu, kami minta Kapolri jangan segan-segan terapkan pasal makar untuk kasus penyadapan ini," lanjut dia.
Seperti diketahui, Polri menetapkan 4 tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Empat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Jenderal Suyudi mengatakan empat tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda.
Adapun saat ini para tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan karena sedang sakit stroke.
Lihat juga Video: Kasus Penyadapan Prabowo Terkuak dari Perintah Ahrie Sonta Bubarkan Grup WA