Denpasar (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menyebutkan kehadiran skema kartu kredit Indonesia (KKI) ritel memperkuat kapasitas produksi dan transaksi yang mulai digunakan masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bali.
“KKI ritel ini memberikan manfaat bagi UMKM melalui kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi, salah satunya dengan adanya fasilitas pembayaran tunda,” kata Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Ronald Dungdung Parluhutan di sela hari terakhir forum ekonomi dan keuangan digital Baligivation di Sanur, Denpasar, Sabtu.
Menurut dia, saat ini masyarakat dan pelaku usaha mulai menggunakan opsi sistem pembayaran digital itu sejak diluncurkan secara nasional pada 17 Agustus 2026.
Melalui skema pembayaran tunda itu, kata dia, memberi ruang khususnya kepada pedagang atau UMKM dalam memperluas penerimaan pembayaran karena mereka memperoleh sumber dana baru untuk bertransaksi di tempat usaha mereka.
Selain itu, dalam kapasitas UMKM sebagai pengguna, KKI ritel menjadi alternatif untuk membantu mengelola arus kas usaha khususnya dalam jangka pendek, Nantinya, pembelian menggunakan KKI ritel akan dibayar periode berikutnya sesuai tanggal jatuh tempo yang ditentukan bank.
Saat ini KKI masih tersedia dalam bentuk kartu digital pada mobile banking yang dapat digunakan sebagai sumber dana dalam ekosistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) domestik dan cross border (lintas negara).
Adapun terkait limit, imbuh dia, untuk transaksi KKI ritel melalui sistem pembayaran berbasis digital atau QRIS berlaku batas maksimum transaksi sebesar Rp10 juta per transaksi.
Sedangkan plafon kartu kredit yang diberikan kepada masing-masing pengguna ditentukan oleh bank atau penyedia jasa pembayaran penerbit berdasarkan ketentuan yang berlaku serta hasil penilaian kelayakan kredit dan manajemen risiko.
Saat ini bank yang telah menerbitkan KKI yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Bank Mega, dan BSI.
Untuk kebutuhan transaksi, KKI ritel dengan kartu kredit biasa itu tidak berbeda dan yang membedakan adalah sistemnya.
Dalam KKI ritel, lanjut dia, memanfaatkan infrastruktur sistem pembayaran domestik melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga pemrosesan transaksi dilakukan di dalam negeri.
Sedangkan kartu kredit konvensional yang selama ini berjalan, menggunakan jaringan prinsipal internasional dalam pemrosesan transaksinya.
“Kami bersama industri perbankan terus mendorong sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha agar semakin memahami manfaat dan mekanisme penggunaannya,” katanya.
KKI ritel merupakan perluasan dari KKI segmentasi pemerintah yang telah lebih dahulu diluncurkan pada Mei 2023.
Sebagai gambaran, seluruh pemerintah daerah di Bali sudah 100 persen menggunakan KKI.
BI mencatat pada 2025, realisasi transaksi KKI pemerintah daerah di Bali tembus Rp18,12 miliar dan hingga September 2026 realisasinya meningkat menjadi Rp44,22 miliar.