JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan data terbaru posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III 2026 mencapai 458,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 8.351 triliun (kurs Rp 18.200 per dolar AS). Angka tersebut mengalami peningkatan 3,5 miliar dolar AS dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang sebesar 455,4 miliar dolar AS.
"Perkembangan ULN ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN pemerintah di tengah penurunan ULN swasta. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh sebesar 7,2 persen (yoy)," tulis Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Senin (16/11/2026).
Denny menerangkan, posisi ULN pemerintah pada kuartal III 2026 tercatat sebesar 220,2 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan kuartal II 2026 sebesar 216,3 miliar dolar AS. Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.
"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," terangnya.
Denny menuturkan, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
ULN pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai sektor ekonomi, antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,8 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,4 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).
Sementara itu, posisi ULN swasta pada kuartal III 2026 tercatat sebesar 196,3 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada kuartal II 2026 sebesar 196,7 miliar dolar AS.
"Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan posisi ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations)," ujarnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 80,5 persen dari total ULN swasta.
"Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,9 persen pada kuartal III 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3 persen dari total ULN," jelasnya.
Sejalan dengan itu, lanjutnya, posisi ULN pemerintah juga dinilai tetap sehat, tecermin dari seluruh ULN pemerintah yang merupakan utang jangka panjang. ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen dari total ULN swasta.
"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN sehingga optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tutupnya.